Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Madrasah dan Pesantren

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan madrasah dan pesantren. Menurutnya, persoalan gizi masih menjadi tantangan serius yang perlu ditangani secara berkelanjutan dan terintegrasi di tingkat nasional.

Singgih, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa sejumlah indikator menunjukkan masalah gizi belum sepenuhnya teratasi. “Prevalensi stunting anak Indonesia memang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih berada pada angka yang memerlukan intervensi berkelanjutan dan terintegrasi,” katanya, Senin (22/12).

Ia menilai pesantren memiliki posisi strategis sebagai ekosistem pembinaan generasi bangsa. Berdasarkan data Kementerian Agama RI tahun 2025, terdapat lebih dari 42.391 pesantren dengan jumlah santri sekitar 4,3 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan karakteristik sistem asrama dan pengelolaan konsumsi yang terpusat, Singgih memandang pesantren sebagai lokasi yang sangat tepat untuk penerapan program gizi berkelanjutan. Lingkungan tersebut dinilai mampu mendukung efektivitas pelaksanaan MBG secara menyeluruh.

“Pesantren bukan hanya pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan sumber daya manusia. Program MBG harus dirancang adaptif untuk pesantren, baik dari sisi menu, sistem distribusi, maupun pengelolaan dapur sehat berbasis pesantren,” ucapnya.

Untuk memperkuat implementasi MBG di madrasah dan pesantren, Singgih menekankan pentingnya sinergi dan integrasi data antara Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Agama. Integrasi tersebut diperlukan agar pemetaan penerima manfaat dapat dilakukan secara lebih akurat.

“Data-data ini mencakup jumlah santri, kondisi dapur, kebutuhan gizi secara spesifik sehingga penyaluran MBG bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Legislator Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan masyarakat itu juga mengusulkan model penyaluran MBG yang lebih adaptif dengan menyesuaikan kultur serta kapasitas masing-masing madrasah dan pesantren.

“Selain paket kemasan, juga perlu dipertimbangkan model dapur pesantren dengan pendampingan ahli gizi, supply chain (rantai pasokan), bahan pangan lokal, serta edukasi gizi bagi pengelola dapur,” katanya.

Ia meyakini, dengan kolaborasi lintas sektor, program MBG akan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.

“Kami di Komisi VIII akan terus mengawal agar anggaran dan pelaksanaan MBG ini tepat sasaran. Semangatnya satu, yaitu tidak boleh ada anak atau santri yang tertinggal dalam mendapatkan akses gizi berkualitas,” ucapnya.