Saat Dapur MBG Terhenti, Roda Ekonomi Ikut Melambat

Di balik hiruk-pikuk aktivitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tersimpan denyut ekonomi yang menghidupi ribuan keluarga di berbagai penjuru Indonesia. Program yang sejak awal digagas sebagai upaya negara memenuhi hak gizi anak-anak ini ternyata memiliki dampak jauh melampaui soal pangan di atas piring. Ia menjadi penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, sekaligus menghubungkan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM dalam satu rantai pasok yang hidup.

Namun, ketika libur sekolah tiba, muncul satu pertanyaan besar: apakah MBG harus ikut berhenti? Guru Besar Bidang Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sri Yunanto, memandang persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut keberlanjutan ekonomi rakyat dan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Menurut Sri Yunanto, penghentian Program Makan Bergizi Gratis saat libur sekolah berpotensi menimbulkan efek domino yang luas. Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan ribuan dapur MBG, UMKM penyedia bahan pangan, hingga jaringan distribusi di daerah-daerah.

"Kalau MBG berhenti saat libur, maka aktivitas ekonomi di dapur, UMKM, dan rantai pasok ikut berhenti. Padahal anggaran sekitar Rp70 triliun per tahun itu seharusnya menjadi pemicu perputaran ekonomi daerah," katanya di Jakarta, Rabu (24/12).

Anggaran besar yang digelontorkan negara sejatinya tidak hanya berakhir sebagai paket makanan, tetapi bertransformasi menjadi upah pekerja dapur, pembelian hasil tani, perputaran modal UMKM, hingga penguatan ekonomi desa. Ketika aliran ini terputus, denyut ekonomi lokal pun ikut melambat.

Hampir satu tahun berjalan, dapur-dapur MBG telah menjadi ruang kerja baru bagi ribuan orang, terutama perempuan dan warga di sekitar lokasi dapur. Di banyak daerah, dapur MBG bukan hanya tempat memasak, tetapi juga ruang perjumpaan sosial dan sumber penghidupan.

Namun, Sri Yunanto mengingatkan bahwa keberadaan lapangan kerja ini harus diiringi dengan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

"Tenaga kerja dapur MBG harus tetap dilihat, apakah honornya sesuai UMR daerah. Jangan sampai saat libur, mereka juga kehilangan pendapatan," ucapnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh berhenti pada penciptaan kerja semata, melainkan juga menjamin keberlanjutan pendapatan. Libur sekolah seharusnya tidak identik dengan libur penghasilan bagi para pekerja dapur MBG yang menggantungkan hidup pada program tersebut.

Lebih jauh, Sri Yunanto menilai bahwa evaluasi Program Makan Bergizi Gratis perlu diarahkan pada dampak riil terhadap kualitas hidup anak-anak. Selama ini, ukuran keberhasilan sering kali terjebak pada angka distribusi paket makanan, bukan pada perubahan nyata yang dirasakan penerima manfaat.

"Perlu dihitung ada peningkatan kondisi fisik anak, penurunan potensi stunting, peningkatan daya tahan tubuh dan kecerdasan, terutama di daerah minus dan terpencil," ucapnya.

Evaluasi semacam ini menuntut pendekatan lintas sektor, melibatkan data kesehatan, pendidikan, dan kondisi sosial masyarakat. Dengan begitu, MBG tidak hanya tercatat sebagai program besar secara administratif, tetapi benar-benar hadir sebagai intervensi yang mengubah masa depan generasi muda.

Bagi Sri Yunanto, MBG semestinya dipandang sebagai investasi jangka panjang negara dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, ukuran keberhasilannya harus dikaitkan dengan peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, bukan sekadar laporan distribusi.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan rantai pasok pangan. Tanpa perencanaan matang, distribusi bahan pangan berisiko dikuasai pihak-pihak tertentu yang justru memutus manfaat ekonomi dari akar rumput.

Dalam praktiknya, rantai pasok pangan sering kali menjadi ruang dominasi tengkulak. Jika pengawasan lemah, keuntungan terbesar justru tidak dinikmati petani, peternak, atau nelayan yang menjadi tulang punggung penyedia bahan pangan MBG.

Selain itu pengawasan perlu lebih ketat agar distribusi bahan pangan tidak dikuasai tengkulak, sehingga manfaat ekonomi benar-benar dirasakan petani, peternak, dan nelayan.

"Koperasi desa harus diperkuat. Jangan hanya simpan pinjam, tetapi masuk ke bisnis dan rantai pasok MBG. Ini penting agar manfaat ekonomi tetap merata, termasuk saat sekolah libur," paparnya.

Koperasi desa, menurutnya, dapat menjadi instrumen strategis untuk memastikan distribusi bahan pangan berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan koperasi yang kuat, MBG dapat menjadi penggerak ekonomi kolektif, bukan ladang spekulasi segelintir pihak.

Penggunaan produk lokal juga menjadi sorotan penting dalam pandangan Sri Yunanto. MBG seharusnya menjadi etalase kekayaan pangan daerah, mulai dari ikan di wilayah pesisir hingga hasil pertanian di pedalaman.

Ia menilai penggunaan produk lokal, seperti ikan dari daerah pesisir, juga harus terus didorong agar industri lokal tetap bergerak.

Dengan pendekatan ini, MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperkuat identitas ekonomi daerah. Setiap menu yang tersaji menjadi representasi potensi lokal yang diberdayakan oleh negara.

Di balik perdebatan teknis dan ekonomi, Sri Yunanto melihat MBG sebagai instrumen ideologis negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Program ini mencerminkan keberpihakan negara pada kelompok rentan, terutama anak-anak di wilayah yang akses pangannya terbatas.

Dari sisi ideologis ia juga menilai MBG merupakan instrumen negara untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Oleh karena itu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas, termasuk saat masa libur sekolah.

"Jangan sampai MBG hanya dinikmati di kota yang akses pangannya sudah baik. Daerah 3T justru harus didahulukan. Ini soal keadilan dan kehadiran negara," ucap Sri Yunanto.

Pernyataan ini menegaskan bahwa keberlanjutan MBG di masa libur sekolah bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan cerminan komitmen negara terhadap pemerataan.

Libur sekolah seharusnya tidak memadamkan api yang telah dinyalakan oleh Program Makan Bergizi Gratis. Di balik setiap porsi makanan, terdapat cerita tentang pekerja dapur yang menggantungkan harapan, petani yang menanti hasil panen terserap, dan anak-anak yang membutuhkan asupan gizi berkelanjutan.

Pandangan Sri Yunanto menjadi pengingat bahwa kebijakan publik harus dilihat secara utuh, dari dampak ekonomi hingga nilai keadilan sosial yang dikandungnya. MBG bukan sekadar program makan, melainkan ekosistem yang menyatukan kepentingan gizi, ekonomi, dan ideologi kebangsaan.

Selama negara mampu menjaga kesinambungannya, termasuk di masa libur sekolah, MBG akan tetap menjadi simbol kehadiran negara yang nyata—hadir di dapur rakyat, di ladang petani, dan di masa depan anak-anak Indonesia.