Pemkab Lampung Barat Perketat Pengawasan Kualitas Makanan di Dapur MBG

Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, menaruh perhatian serius pada pengawasan kualitas makanan yang disajikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan agar seluruh makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar aman dan layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Nukman, menegaskan bahwa SPPG memegang peran strategis sebagai garda terdepan pelaksanaan MBG. Karena itu, setiap dapur penyedia makanan wajib menjaga standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi sesuai ketentuan.

“Makanan yang disajikan harus benar-benar berkualitas. Jangan lengah terhadap tanggung jawab yang diemban. Beberapa waktu lalu sempat beredar informasi di media sosial tentang makanan tidak layak konsumsi. Hal seperti ini tidak boleh terjadi di Lampung Barat,” ujar Nukman saat dihubungi, Selasa.

Ia menekankan pentingnya pengawalan dan pengawasan secara berkelanjutan agar tujuan MBG dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, anak-anak sekolah harus mendapatkan makanan yang higienis, bergizi, dan aman, sehingga tidak menimbulkan risiko kesehatan.

“SPPG wajib memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi standar gizi dan kebersihan yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Nukman menjelaskan bahwa MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan makan, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan semangat belajar, serta menjadi kontribusi nyata dalam percepatan penurunan stunting dan persiapan Generasi Emas 2045.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Lampung Barat juga meresmikan operasional SPPG Bumasya Cooking Pasar Liwa 2 di Kecamatan Balik Bukit. Dapur MBG ini menjadi unit kelima yang beroperasi di kecamatan tersebut dan diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan bagi siswa yang sebelumnya belum terlayani secara maksimal.

“Saat ini sudah ada 18 SPPG yang aktif dari target 29 unit. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional hingga ke tingkat lokal,” ujarnya.

Selain berdampak pada perbaikan gizi anak, keberadaan SPPG juga diharapkan mampu memberikan efek ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja baru dan pemanfaatan bahan pangan lokal.