Waka BGN: SPPG Tidak Memaksa Anak yang Libur untuk Ambil MBG di Sekolah

Yogyakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap disalurkan selama masa liburan sekolah dengan sasaran utama kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketiga kelompok ini dalam klasifikasi penerima manfaat MBG dikenal sebagai kelompok 3B, yang kebutuhan gizinya dinilai harus tetap terpenuhi meski kegiatan belajar mengajar sedang jeda.

“Yang tidak libur, atau tetap diberikan MBG, itu adalah untuk 3B. Siapa yang mengantar? Ya seperti biasa, para petugas yang selama ini sudah berjalan,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, di Yogyakarta, Selasa (23/12).

BGN menilai perbaikan gizi, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan, membutuhkan kesinambungan. Di sisi lain, BGN juga memahami bahwa anak sekolah sedang menikmati masa libur. Oleh karena itu, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BGN memberikan fleksibilitas kepada sekolah penerima manfaat. Sekolah yang tetap ingin menerima MBG selama liburan dipersilakan mengajukan permintaan, dan makanan akan disalurkan dalam bentuk makanan kering sesuai kebutuhan.

“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan diplintir,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG itu.

Nanik juga menanggapi anggapan yang menyebut penyaluran MBG saat liburan dilakukan semata-mata untuk menghabiskan anggaran. Menurutnya, justru terjadi penghematan yang signifikan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu 71 T, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan 3B, namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” ujarnya.

Penghematan anggaran tersebut, lanjut Nanik, salah satunya terjadi karena perubahan pola pembangunan dapur. Awalnya, BGN merencanakan pembangunan banyak dapur MBG. Namun dalam praktiknya, banyak yayasan dan mitra yang bersedia membangun dapur secara mandiri, yang kemudian dikenal sebagai Dapur Mandiri.

“Akhirnya cost yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG 15 ribu/MBG; gaji karyawan BGN, termasuk SPPI, Ahli Gizi, dan Akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” kata Nanik.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya maksimal untuk memastikan peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Komitmen tersebut, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada anak yang terabaikan hak gizinya.

“Pesan Pak Prabowo, tidak boleh satu anak Indonesia pun, baik (anak usia sekolah) yang berada di jalanan bila belum Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama, maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis,” ujar mantan wartawan senior itu.

Terkait informasi yang beredar mengenai rencana pemberian makan gratis bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas, Nanik menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan program BGN. Menurutnya, wacana tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial.

“Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan progam BGN ya,” kata Nanik menutup penjelasannya.