Setahun Berjalan, Program Makan Bergizi Gratis Serap Lebih dari 780 Ribu Tenaga Kerja

Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan sejak 6 Januari 2025 telah memberikan dampak luas, tidak hanya dalam pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam kurun waktu satu tahun, program ini tercatat telah memberdayakan lebih dari 780 ribu orang di berbagai daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan ratusan ribu tenaga kerja tersebut terlibat langsung dalam operasional dapur MBG, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.

“Lebih dari 780 ribu tenaga kerja telah terserap dan aktif dalam operasional dapur, dari tahap persiapan hingga penyaluran makanan,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (6/1).

Ia menjelaskan, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya meningkatkan kapasitas layanan dapur, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Program ini dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat di sektor pangan.

“Pelayanan SPPG yang dimulai pada 6 Januari 2025 awalnya hanya berjumlah 190 unit. Hingga awal Januari 2026, jumlahnya meningkat menjadi 19.188 SPPG yang beroperasi di 38 provinsi,” kata Dadan.

Selain menyerap tenaga kerja, MBG juga telah memberikan manfaat langsung kepada sekitar 55,1 juta penerima di seluruh Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas gizi.

“Program ini berkontribusi besar terhadap tumbuh kembang balita dan anak sekolah, menjaga kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta menjadi langkah pencegahan stunting sebagai fondasi menuju generasi emas 2045,” ujarnya.

Untuk kelompok anak sekolah, pelaksanaan MBG secara serentak dijadwalkan dimulai pada Rabu, 8 Januari 2026. Seiring dengan itu, seluruh SPPG diminta terus mematangkan persiapan serta menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten.

Selama satu tahun penyelenggaraan MBG, BGN juga memperoleh berbagai apresiasi dari sejumlah pihak. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi dan sinergi dalam penguatan pelayanan publik di sektor perekonomian, kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang proaktif, hingga keterbukaan informasi publik yang transparan kepada masyarakat.