Program MBG Dinilai Berpotensi Serap Tenaga Kerja Korban PHK di Jawa Barat

Bandung - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, M Lillah Sahrul Mubarok, menilai bahwa keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang strategis untuk membantu menyerap tenaga kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menurut Lillah, dapur-dapur pelayanan gizi tersebut seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, tak hanya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai langkah konkret mengurangi pengangguran, terutama di tengah tingginya angka PHK di Jawa Barat.

“Banyaknya dapur untuk Program MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ini bisa dimanfaatkan untuk penyerapan tenaga kerja lokal, ini peluang yang harus ditangkap di tengah situasi ekonomi saat ini,” ujar Lillah menanggapi status Jawa Barat sebagai provinsi dengan angka PHK tertinggi secara nasional di Bandung, Jumat (21/11).

Ia juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa angka pengangguran tak tercatat kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan data resmi. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menerapkan strategi ketenagakerjaan yang berbasis data akurat (by data) demi menjaga stabilitas pasar kerja.

Selain menyoroti sektor pelayanan gizi, Lillah melihat pembukaan kawasan industri dan pabrik baru di Kabupaten Subang sebagai kesempatan yang tidak boleh diabaikan. Ia menegaskan pentingnya revitalisasi kurikulum pendidikan vokasi dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) agar lulusan Jawa Barat sesuai kebutuhan industri yang sedang berkembang.

“Kolaborasi dengan industri menjadi solusi tepat. Di Subang akan dibuka pabrik, ini kesempatan bagus untuk memperkuat kemitraan, jangan sampai SDM kita tidak siap,” tuturnya.

Ia juga menekankan perlunya penguatan jaring pengaman ekonomi lokal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberian insentif dan kemudahan akses permodalan menjadi langkah penting agar sektor UMKM tetap mampu bertahan dan menyerap tenaga kerja di tengah dinamika ekonomi global.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat pada Agustus 2025 mencapai 6,77 persen atau sekitar 1,78 juta orang. Rinciannya, TPT laki-laki mencapai 6,92 persen, sementara TPT perempuan berada di angka 6,51 persen. Pengangguran di wilayah perkotaan tercatat 7,19 persen, lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 4,92 persen.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, lulusan SMK menjadi kelompok pengangguran tertinggi dengan angka 12,81 persen, meningkat dari 12,74 persen pada Agustus 2024 dan 12,42 persen pada Februari 2025. Berdasarkan wilayah, TPT tertinggi berada di Kabupaten Bekasi sebesar 8,78 persen, sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Pangandaran sebesar 1,91 persen. Selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 16 kabupaten/kota mengalami penurunan TPT, sementara 11 lainnya mengalami peningkatan.