Program MBG di Papua Jangkau 7.000 Penerima

Sentani - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua terus menunjukkan perkembangan. Hingga saat ini, layanan pemenuhan gizi tersebut telah menjangkau sekitar 7.000 penerima manfaat yang dilayani melalui 179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jayapura, Djimmy Yomaiwi Douw, menyampaikan bahwa sebagian besar penerima MBG masih berasal dari kalangan peserta didik, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama.

“Penerima manfaat terbanyak saat ini masih didominasi oleh anak-anak usia sekolah TK sampai SMP,” ujarnya di Sentani, Kamis (8/1).

Dalam pelaksanaannya, KPPG Jayapura tidak bekerja sendiri. Djimmy menjelaskan bahwa pihaknya menjalin kolaborasi dengan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), untuk memperluas jangkauan distribusi MBG kepada kelompok rentan.

“Kerja sama ini dilakukan agar distribusi makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta balita bisa berjalan maksimal. Ini menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka stunting,” katanya.

Ia optimistis, jika program MBG dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, target penurunan stunting nasional hingga tahun 2030 dapat tercapai, khususnya di wilayah Papua.

Menurut Djimmy, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius bagi Tanah Papua, yakni menjangkau 25.000 penerima manfaat MBG hingga Agustus 2026.

Target tersebut, kata dia, dapat direalisasikan melalui tiga pendekatan utama, yakni jalur aglomerasi, jalur wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta jalur khusus.

“Untuk daerah 3T dan jalur khusus, pendanaannya langsung bersumber dari APBN, sehingga proses pelaksanaannya relatif lebih cepat,” jelasnya.

Meski demikian, Djimmy mengakui bahwa kelayakan mitra SPPG saat ini belum sepenuhnya terpenuhi. Secara rata-rata, tingkat kelayakan baru mencapai sekitar 80 persen, dengan kendala utama berada pada kelengkapan administrasi.

“Beberapa dokumen seperti sertifikat laik higienis, sertifikat keamanan pangan, dan sertifikat halal masih dalam tahap pengurusan,” ujarnya.

Namun secara keseluruhan, ia menilai pelaksanaan program MBG di Papua berjalan cukup baik dan terus mengalami penyempurnaan.

“Kami optimistis seluruh persyaratan akan terpenuhi ke depan, sehingga pelayanan MBG di Papua bisa semakin optimal,” kata Djimmy.