Program Makan Bergizi Gratis: Harapan dan Tantangan

Di tengah upaya pemerintah memperluas dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menarik perhatian publik dengan pengajuan anggaran tambahan yang tidak kecil. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025), Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan kebutuhan pendanaan baru agar program tersebut bisa menyentuh seluruh target hingga akhir tahun 2025.

Dalam pemaparannya, Dadan menyampaikan secara jelas bahwa kebutuhan anggaran mengalami peningkatan signifikan. “Total kebutuhan anggaran kita, tambahan yang kita sedang ajukan ke Kementerian Keuangan adalah Rp28,63 triliun,” ujar Dadan dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang Komisi IX tersebut. Angka ini menegaskan bahwa beban fiskal negara untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat membutuhkan perhatian khusus, khususnya dalam proses distribusi dan pembangunan infrastruktur pendukung program.

Menjelang tutup tahun 2025, BGN mencatat dinamika penyerapan anggaran MBG yang terus bergerak cepat. Dadan mengungkapkan bahwa sampai akhir November, penyerapan anggaran telah mencapai Rp8,5 triliun. Angka tersebut bukanlah pencapaian terakhir. Menurut proyeksi BGN, penyerapan hingga 15 Desember 2025 akan menyentuh Rp10 triliun, sementara menjelang akhir tahun diperkirakan mencapai Rp11 triliun dalam total penyerapan.

Dengan laju seperti ini, Dadan memberikan gambaran besar mengenai beban pembiayaan yang harus dipenuhi negara. “Sehingga total akan kita butuhkan dalam 50 hari terakhir ini 29,5 triliun,” ungkapnya. Proyeksi ini memberikan gambaran bahwa intensitas program meningkat di penghujung tahun, seiring dengan perluasan jangkauan dan percepatan pembangunan dapur gizi.

BGN sejatinya telah dibekali pagu anggaran yang cukup besar untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Pada 2025, pemerintah menetapkan pagu sebesar Rp51,2 triliun. Namun, menurut laporan Dadan, angka ini sebagian besar telah terserap dalam pelaksanaan program. Hingga November, penyerapan telah mencapai Rp36,23 triliun, menyisakan anggaran senilai Rp14,97 triliun.

Sementara itu, kebutuhan tambahan masih terus membengkak. “Dengan proyeksi kebutuhan tersebut, maka kita akan membutuhkan tambahan senilai Rp14,53 triliun untuk program bantuan pemerintah makan bergizi,” jelas Dadan, menegaskan bahwa sisa anggaran yang ada tidak cukup untuk membiayai tahap akhir pelaksanaan MBG hingga 2025.

Dengan demikian, negara menghadapi dua tantangan sekaligus: menutupi kekurangan anggaran dan memastikan bahwa program tetap berjalan tanpa gangguan distribusi maupun penurunan kualitas layanan.

Salah satu alasan utama melonjaknya kebutuhan anggaran adalah pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diproyeksikan menjadi pusat operasional penyediaan makanan bergizi di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Dalam pemaparannya, Dadan menyebut pemerintah sedang menuntaskan pembangunan 8.000 dapur baru. Infrastruktur ini akan menjadi tulang punggung keberlanjutan program MBG yang selama ini banyak bergantung pada fasilitas daerah masing-masing.

Tak hanya menyalurkan makanan, SPPG direncanakan menjadi pusat edukasi gizi bagi masyarakat, pengendali standar mutu makanan, hingga penggerak sektor lokal melalui pasokan bahan makanan dari petani setempat. Strategi ini diharapkan menciptakan efek domino positif, seperti meningkatkan permintaan produk lokal serta membuka ruang kerja baru bagi warga desa.

Besarnya kebutuhan anggaran MBG bukan hanya menjadi isu dalam waktu dekat, tetapi mempengaruhi keseluruhan rencana kerja BGN untuk tahun 2025. Pada rapat tersebut, Dadan memaparkan proyeksi pemakaian anggaran yang menggambarkan skala besar program tersebut.

“Jadi, Badan Gizi Nasional diprediksi akan menyerap 99 persen dana Rp71 triliun, kemudian ditambah dengan Rp28,63 triliun, sehingga kita akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp99 triliun di tahun 2025,” pungkasnya.

Jika angka ini disetujui pemerintah dan legislatif, maka MBG akan menjadi salah satu program sosial dengan anggaran terbesar dalam sejarah pelayanan publik Indonesia. Program ini diposisikan sejajar dengan program nasional lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung.

Program MBG mengusung cita-cita besar: menekan angka stunting, memperbaiki kualitas gizi anak sekolah, serta memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan akses makanan sehat tanpa terkecuali. Namun, tantangan yang dihadapi jauh dari kecil.

Pertama, perluasan cakupan wilayah membutuhkan infrastrukur, tenaga operasional, dan sistem logistik yang kuat. Pembangunan 8.000 dapur merupakan langkah maju, namun juga membutuhkan komitmen anggaran besar serta sistem pengawasan yang transparan.

Kedua, pemerintah dihadapkan pada tantangan menjaga kualitas bahan makanan dan distribusinya ke sekolah, puskesmas, dan titik layanan lainnya, terutama di wilayah kepulauan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terpencil). Program sebesar MBG memerlukan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga perangkat desa.

Ketiga, ada tuntutan agar program ini tidak berhenti menjadi sekadar agenda tahunan, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang terukur pada kualitas hidup anak-anak Indonesia. Dengan beban anggaran hampir Rp100 triliun, evaluasi berbasis data menjadi wajib dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan.

Besarnya pengajuan anggaran tambahan untuk MBG mencerminkan satu hal: negara tengah menempatkan isu gizi sebagai prioritas utama. Meski beban fiskal bertambah, pemerintah menilai bahwa investasi gizi adalah investasi jangka panjang bagi perbaikan SDM Indonesia.

Keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh kemampuan BGN menjaga transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Publik tentu berharap bahwa setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar sampai pada manfaat yang seharusnya: makanan sehat untuk anak-anak Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga pra-sejahtera.

Program ini bukan hanya tentang memberi makan, tetapi tentang menciptakan ekosistem gizi nasional yang lebih kuat, merata, dan berkelanjutan.