Polda Papua Barat Tambah Enam SPPG di Daerah 3T untuk Mendukung Program Makan Bergizi GratisMano

Manokwari - Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat menambah enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna melayani penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua kabupaten.

Kepala Polda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menyampaikan di Manokwari, Rabu, bahwa pembangunan enam SPPG tersebut tengah berlangsung dengan target selesai dan siap beroperasi pada tahun 2026.

“Satu SPPG Polri ada di Kabupaten Fakfak dan lima di Kabupaten Kaimana. Mudah-mudahan tahun 2026 sudah selesai dan beroperasi,” ujar Kapolda Isir, Rabu (31/12).

Kapolda menekankan bahwa pembangunan SPPG ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Program MBG. Skema operasional nantinya melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga, namun tetap berada di bawah pengawasan kepolisian.

“Kami memastikan pengawasan terhadap pengelolaan bahan baku di SPPG supaya mutu dan keamanan setiap porsi menu MBG tetap terjaga,” tambahnya.

Untuk SPPG yang telah beroperasi, pengawasan dilakukan langsung oleh Polda Papua Barat di Manokwari, sementara enam SPPG baru akan diawasi oleh Polres setempat. Pemeriksaan meliputi bahan baku sebelum dan sesudah diolah, sehingga MBG yang didistribusikan kepada penerima manfaat selalu memenuhi standar keamanan pangan.

Selain itu, anggota kepolisian juga mengawal pendistribusian MBG dari SPPG menuju sekolah penerima manfaat, memastikan makanan tiba tepat waktu dan dalam kondisi layak dikonsumsi. “Kami berharap tahun depan, enam SPPG 3T ini sudah beroperasi secara maksimal,” kata Kapolda.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, menambahkan bahwa sepanjang tahun 2025, 45 SPPG telah beroperasi, sedangkan 42 SPPG lainnya dijadwalkan aktif pada 2026.

Sebaran SPPG yang sudah berjalan meliputi: Manokwari 20 SPPG, Kaimana dan Fakfak masing-masing 4 SPPG, Teluk Bintuni 3 SPPG, serta Teluk Wondama dan Manokwari Selatan masing-masing 2 SPPG. Setiap SPPG yang beroperasi telah memiliki setidaknya satu ahli gizi.

Erika juga menegaskan bahwa setiap penjamah makanan wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan kabupaten masing-masing. “Sebagian besar sudah memiliki SLHS dan sisanya masih dalam proses penerbitan. Mulai Januari 2026, seluruh penjamah makanan di setiap SPPG wajib memiliki sertifikat ini,” ujarnya.

Dengan langkah ini, diharapkan kualitas dan keamanan makanan yang disediakan dalam Program MBG tetap terjaga, sekaligus memperluas akses gizi bagi anak-anak dan masyarakat di wilayah 3T Papua Barat.