Persagi Kalbar Pentingnya Pengawasan Ketat Program MBG

Pontianak - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional dinilai menghadapi tantangan yang tidak ringan, termasuk di Kalimantan Barat. Besarnya skala program dan luasnya sasaran menjadi pekerjaan besar, terlebih saat ini MBG masih difokuskan pada anak sekolah, sementara kelompok prioritas lain seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui belum sepenuhnya terjangkau. Tantangan tersebut juga diperkuat dengan kompleksitas tata kelola MBG yang menuntut kesiapan sumber daya manusia dan sistem pengelolaan makanan dalam jumlah besar.

Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Kalimantan Barat, Didik Haryadi, menilai kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi aspek krusial dalam keberhasilan program ini. Menurutnya, banyak SPPG yang masih baru dan belum memiliki pengalaman memadai dalam pengelolaan layanan makan bergizi.

“Saya lihat lihat di SPPG itu sebelumnya banyak yang memang benar-benar baru, sehingga harus kita kawal benar-benar, makannya di situ ada satu kewajiban bagi SPPG yang ada di Indonesia ini, yang terdiri dari ahli gizi, akuntan dan bagaimana tatakelolah yang benar saya kira SOP-nya harus kita awasi dengan cara yang ketat,” ungkap Didik Haryadi di Pontianak, Senin (29/12/2025).

Pengawalan dan pengawasan bersama, lanjut Didik, menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya hal-hal fatal yang tidak diharapkan. Risiko seperti keracunan makanan, kekeliruan dalam pemilihan bahan dan proses pengolahan, hingga kesalahan distribusi harus diantisipasi sejak dini agar tidak terulang.

Ia menambahkan, meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan, berbagai kajian menunjukkan bahwa manfaat Program MBG jauh lebih besar dibandingkan potensi dampak negatifnya. Namun demikian, kesadaran akan pentingnya pengawasan tetap harus menjadi perhatian semua pihak.

“Jika dilihat analisis dari berbagai lembaga, MBG ini positifnya jauh lebih besar dibandingkan negatifnya, tetapi memang harus kita sadari perlu adanya pengawasan yang cukup ketat dari seluruh masyarakat baik NGO maupun pemerintah untuk bersama-sama mengawli MBG ini,” ujar Didik.