Peran Perguruan Tinggi Menguatkan Program Makan Bergizi Gratis dari Hulu ke Hilir

Di balik setiap piring makan bergizi yang tersaji bagi anak-anak sekolah dan masyarakat, tersimpan kerja panjang yang tidak hanya melibatkan dapur dan distribusi logistik. Ada riset, pendidikan, pengabdian, serta kolaborasi lintas sektor yang menopang keberlanjutan program tersebut. Di Kalimantan Tengah, perguruan tinggi mulai mengambil peran strategis dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai gerakan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Akademisi Universitas Palangka Raya (UPR), Wilson, melihat MBG sebagai ruang praktik yang sangat luas bagi dunia kampus. Sebagai Dekan Fakultas Pertanian UPR, ia menilai program nasional ini selaras dengan ruh Tridarma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"MBG membuka ruang luas bagi perguruan tinggi untuk terlibat secara langsung dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat," kata Wilson yang juga merupakan Dekan Fakultas Pertanian UPR tersebut di Palangka Raya, Senin (1/12).

Pernyataan itu bukan sekadar wacana akademik. Bagi Wilson, MBG adalah jembatan nyata yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Selama ini, Tridarma Perguruan Tinggi kerap dipahami sebagai kewajiban normatif yang dijalankan secara terpisah. Pendidikan berlangsung di ruang kelas, penelitian tersimpan di jurnal, sementara pengabdian dilakukan melalui kegiatan insidental. Namun, kehadiran MBG menawarkan pendekatan yang lebih menyatu.

Wilson memaparkan bahwa Fakultas Pertanian UPR memiliki keterkaitan langsung dengan keberhasilan program MBG. Peran tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi pangan lokal, penguatan kelompok tani, peningkatan kapasitas pelaku usaha desa, hingga riset dan inovasi bahan pangan.

"Semua ini merupakan bagian nyata dari implementasi Tridarma,” ucapnya.

Melalui MBG, mahasiswa tidak hanya belajar teori pertanian dan pangan, tetapi juga menyaksikan langsung bagaimana hasil produksi lokal dapat menjadi bagian dari sistem pemenuhan gizi nasional. Dosen pun memperoleh ruang untuk mengembangkan riset yang aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut Wilson, program sebesar MBG menuntut kesiapan sumber daya manusia, teknologi, serta model pemberdayaan yang matang. Kesiapan ini tidak bisa dibangun secara instan atau sepihak. Diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah dan perguruan tinggi agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks inilah, MBG menjadi ruang praktik yang relevan bagi mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dapat terlibat dalam pendampingan petani, pengembangan pangan lokal, hingga evaluasi dampak program. Sementara dosen berperan dalam merancang model, mengembangkan inovasi, dan memastikan kualitas implementasi di lapangan.

Kolaborasi tersebut juga mendorong kampus untuk lebih peka terhadap persoalan riil masyarakat. Isu gizi, ketahanan pangan, dan ekonomi desa tidak lagi dipandang sebagai konsep abstrak, melainkan tantangan nyata yang membutuhkan solusi berbasis ilmu pengetahuan.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Fakultas Pertanian UPR beberapa waktu lalu menggelar kuliah umum bertema Kolaborasi Badan Gizi Nasional dan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Keberlanjutan Program MBG. Kegiatan ini menghadirkan Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Sitti Aida Adha Taridala.

Dalam forum tersebut, kampus dan pemerintah bertemu dalam satu ruang dialog, membahas strategi bersama untuk memastikan MBG berjalan optimal. Wilson menilai, kehadiran BGN di lingkungan akademik menjadi sinyal kuat bahwa negara membuka ruang partisipasi luas bagi perguruan tinggi.

Ia juga menjelaskan bahwa BGN merupakan lembaga yang bertugas mengoordinasikan kebijakan pemenuhan gizi nasional secara terpadu. Dengan peran tersebut, BGN tidak hanya mengatur distribusi, tetapi juga memastikan kualitas gizi dan tata kelola program berjalan sesuai standar.

Program MBG tidak berdiri sendiri sebagai program konsumsi. Di baliknya, terdapat visi besar untuk memperkuat ekonomi desa melalui pemanfaatan bahan pangan lokal. Wilson menekankan bahwa inilah titik temu penting antara MBG dan perguruan tinggi, khususnya fakultas yang bergerak di bidang pertanian dan pangan.

Program nasional ini mendorong penggunaan hasil pertanian lokal sebagai bahan baku utama. Artinya, petani desa memiliki peluang pasar yang lebih pasti, sementara masyarakat memperoleh makanan yang segar dan sesuai dengan potensi wilayah.

Pendekatan ini sejalan dengan misi kampus dalam mendorong kemandirian pangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui riset dan pendampingan, perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan usaha tani.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Sitti Aida Adha Taridala, memaparkan bahwa pelaksanaan MBG telah terintegrasi melalui sistem digital nasional. Sistem ini memungkinkan pemantauan kualitas gizi dan alur anggaran secara real-time.

"Perguruan tinggi memegang peran penting dalam riset pengembangan pangan dan monitoring program," ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa peran akademisi tidak berhenti pada tahap produksi atau edukasi. Kampus juga diharapkan berkontribusi dalam pengawasan, evaluasi, dan pengembangan sistem agar program berjalan transparan dan akuntabel.

Dengan dukungan riset dari perguruan tinggi, sistem digital MBG dapat terus disempurnakan, baik dari sisi teknologi, manajemen data, maupun analisis dampak.

Dalam pemaparannya, Sitti Aida juga menjelaskan konsep Circular Economy Village (CEV) sebagai strategi penguatan ekonomi desa berbasis pertanian dan energi terbarukan. Model ini menempatkan desa sebagai pusat produksi, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

CEV tidak hanya berbicara tentang hasil pertanian, tetapi juga tentang bagaimana limbah dikelola, energi dimanfaatkan, dan nilai tambah diciptakan di tingkat lokal. Menurutnya, konsep ini memerlukan keterlibatan akademisi secara aktif, khususnya dalam riset, pendampingan, dan hilirisasi inovasi.

Perguruan tinggi berperan sebagai penghubung antara ide dan praktik. Melalui penelitian terapan, kampus dapat membantu desa mengembangkan model ekonomi sirkular yang sesuai dengan kondisi lokal, sekaligus mendukung keberlanjutan program MBG.

Bagi mahasiswa, keterlibatan dalam MBG dan CEV menjadi pengalaman belajar yang tak ternilai. Mereka tidak hanya memahami teori di ruang kuliah, tetapi juga melihat langsung bagaimana ilmu yang dipelajari berdampak pada kehidupan masyarakat.

Wilson menilai bahwa pengalaman ini akan membentuk generasi akademisi yang lebih membumi, peka terhadap persoalan sosial, dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional. Kampus tidak lagi menjadi menara gading, tetapi bagian dari ekosistem solusi.

Program Makan Bergizi Gratis telah membuka lembaran baru dalam hubungan antara negara dan perguruan tinggi. Ia menjadi titik temu antara kebijakan publik dan ilmu pengetahuan, antara dapur gizi dan laboratorium riset, antara desa dan kampus.

Di Kalimantan Tengah, kolaborasi ini mulai menunjukkan arah yang menjanjikan. Dengan melibatkan perguruan tinggi secara aktif, MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ketahanan pangan, ekonomi desa, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Ketika kampus turun ke meja makan bangsa, yang hadir bukan hanya makanan bergizi, tetapi juga harapan akan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.