Pemkab Kampar Perkuat Stabilitas Ekonomi dan Ketahanan Gizi Lewat Rakor Pengendalian Inflasi Nasional

Bangkinang Kota kembali menjadi pusat perhatian ketika Pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan komitmen serius dalam menyikapi berbagai persoalan nasional yang berdampak langsung kepada warga. Pada Senin (17/11/2025), Bupati Kampar Ahmad Yizar, S.Sos, M.T yang diwakili oleh Asisten II Setda Kampar, Suhermi, S.T mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional, yang sekaligus membahas peran daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta evaluasi Program Nasional 3 Juta Rumah.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil II Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, yang menyampaikan gambaran terkini mengenai inflasi nasional per Oktober 2025 beserta arah kebijakan penting bagi pemerintah daerah.

“Inflasi nasional per Oktober 2025 (y-on-y) tercatat 2,86% dan untuk (m-to-m) sebesar 0,28%,” jelas Bima Arya.

Ia juga menyebutkan beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi, seperti emas, cabai, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.

Rakor ini menghadirkan penjabaran strategis agar pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus memastikan kesiapan Bahan Pangan Pokok Lokal (BPPL) untuk mendukung pelaksanaan MBG. Selain itu, pemerintah pusat meminta evaluasi lebih mendalam mengenai progres penyediaan rumah layak huni dalam kerangka Program Nasional 3 Juta Rumah.

Dalam forum tersebut, Asisten II Suhermi menyampaikan bahwa Pemkab Kampar telah menyiapkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir tahun.

Ia menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi kerja kolektif semua pihak di daerah.

“Stabilitas harga kebutuhan pokok adalah prioritas kami. Pemkab Kampar terus mengoptimalkan berbagai langkah mitigasi agar masyarakat tidak terbebani oleh fluktuasi harga,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kampar, menurut Suhermi, telah melakukan beberapa langkah penting:

• Penguatan stok pangan strategis, terutama yang sering mengalami fluktuasi harga.

• Operasi pasar murah di titik-titik yang dinilai rawan tekanan inflasi.

• Pemantauan harga harian, khususnya di minggu kedua November yang disebut pemerintah pusat sebagai periode krusial.

• Koordinasi intens dengan Forkopimda, OPD terkait, serta para pelaku pasar.

Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Kampar berharap dapat mengendalikan gejolak harga pangan, terlebih karena sejumlah komoditas terus mengalami kenaikan di berbagai daerah.

Rakor ini juga membahas secara mendalam peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perhatian besar pemerintah pusat. Program ini tidak hanya berfungsi meningkatkan gizi anak, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pengendali inflasi jika memanfaatkan pasokan bahan pangan lokal.

Pemerintah pusat menekankan pentingnya kesiapan pasokan bahan pokok daerah agar pelaksanaan MBG berjalan tepat guna dan tidak mengganggu stabilitas harga.

Menanggapi arahan tersebut, Asisten II Suhermi menyampaikan kesiapan Kampar untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Kami akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar penyelenggaraan MBG di Kampar dapat berjalan baik, akuntabel, dan benar-benar meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” tegasnya.

Ia menyoroti pentingnya peran sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku. Sinergi tersebut diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menciptakan rantai pasok pangan yang stabil.

Program MBG bagi Kampar bukan hanya proyek jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Selain isu inflasi dan MBG, rapat koordinasi juga menyoroti perkembangan Program Nasional 3 Juta Rumah — sebuah agenda besar pemerintah untuk memperluas akses rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah pusat meminta daerah mempercepat:

• Perizinan pembangunan rumah

• Ketersediaan lahan yang memadai

• Kemitraan dengan pengembang dan perbankan

Menurut pemerintah pusat, banyak daerah masih menghadapi kendala birokrasi yang mempengaruhi realisasi target pembangunan rumah.

Asisten II Suhermi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menjawab semua tantangan tersebut.

“Kami siap mempercepat berbagai aspek pendukung agar target Program 3 Juta Rumah dapat terealisasi, termasuk memastikan kemudahan layanan dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Kampar telah memetakan lahan potensial yang dapat digunakan untuk mempercepat program tersebut. Di sisi lain, reformasi pelayanan perizinan terus dilakukan agar proses pembangunan menjadi lebih efisien namun tetap akuntabel.

Zoom Meeting ini menjadi ruang penting bagi daerah untuk menyampaikan progres sekaligus menerima arahan evaluatif dari pemerintah pusat. Rangkaian instruksi tersebut akan menjadi pedoman bagi Kabupaten Kampar dalam menyusun langkah baru untuk memperkuat stabilitas ekonomi daerah.

Mulai dari pengendalian inflasi, penjaminan kecukupan gizi anak melalui MBG, hingga penyediaan perumahan layak — semua menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas hidup warga Kabupaten Kampar.

Melalui forum koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Kampar mendapatkan banyak arahan yang akan segera ditindaklanjuti guna memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dan memperluas akses perumahan layak bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Seluruh hasil Rakor akan dirumuskan dalam kebijakan daerah yang lebih tajam. Pemkab Kampar berencana memperkuat:

• Pengawasan inflasi daerah berbasis data harian

• Pemanfaatan produksi pangan lokal untuk MBG

• Penyederhanaan mekanisme perizinan rumah

• Kolaborasi lintas lembaga (Forkopimda, OPD, sektor swasta, dan BUMN)

Dengan sejumlah langkah tersebut, Kampar berharap mampu membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil sambil menyiapkan generasi yang lebih sehat melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.