Menata Masa Depan Gizi Anak, Suara Para Ahli di Balik Evaluasi Program MBG

Langit Kebayoran Baru siang itu tampak teduh ketika sejumlah ahli gizi, akademisi, dan pemerhati kesehatan berkumpul dalam sebuah diskusi yang digelar Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Forum bertajuk “Dinamika dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045” itu menjadi ruang refleksi tentang salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG, yang sejak beberapa bulan terakhir berada di sorotan publik, kembali menjadi bahan pembahasan mendalam. Bukan untuk memperdebatkannya, tetapi untuk merumuskan langkah perbaikan agar kebijakan ini benar-benar menjadi instrumen penting bagi pembangunan manusia Indonesia. Para pakar hadir bukan sebagai pengkritik semata, melainkan sebagai bagian dari arus besar yang ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan makanan yang layak, higienis, dan sesuai kebutuhan gizi mereka.

Salah satu yang tampil memberikan masukan adalah pakar kesehatan dari Universitas Yarsi, Prof Tjandra Yoga Aditama. Dengan pengalaman panjang di bidang kesehatan publik, ia menyampaikan beberapa catatan yang menurutnya penting agar program MBG berjalan semakin aman dan terukur.

Saat forum memasuki sesi inti, Prof Tjandra membuka dengan satu pesan tegas mengenai tantangan yang tidak boleh diabaikan: keamanan pangan. Ia mengatakan bahwa isu keracunan yang pernah muncul harus menjadi langkah pertama evaluasi yang serius.

“Nomor 1 tentu evaluasi keracunan ya. Dan kita sudah punya banyak pengalaman, apa yang bisa kita lakukan dan saya yakin banyak yang bisa kita lakukan supaya keracunan ini tidak terjadi lagi kalau tidak diminimalisir,” ujar Tjandra.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan program makan bergizi tidak hanya ditentukan oleh jumlah porsi atau cakupan wilayah, melainkan juga keandalan sistem pengolahan dan penanganan bahan pangan. Bagi seorang ahli kesehatan, keamanan makanan adalah pondasi utama sebelum bicara soal kualitas gizi.

Prof Tjandra tidak hanya menyoroti aspek keamanan, tetapi juga menekankan perlunya meninjau kandungan gizi dalam menu MBG. Ia menyampaikan bahwa program ini harus didukung evaluasi berkala tentang komposisi dan manfaat gizi dari menu yang disajikan.

“Sekalianlah evaluasi status gizinya bagaimana. Apakah status gizi makanan yang ada ini cukup baik? Ada juga orang yang protes ini gak bagus, ada cuma wortel sama beginilah. Jadi sekalian evaluasi yang kedua itu. Status gizinya, karena ujung-ujungnya ini kan maunya makanan bergizi,” jelasnya.

Dalam konteks ini, ia mengingatkan bahwa program sebesar MBG tidak boleh berhenti pada distribusi makanan, tetapi juga memastikan bahwa hidangan yang sampai ke anak-anak benar-benar punya nilai gizi yang sesuai standar.

Tidak berhenti di isu gizi, Prof Tjandra mengajak pemerintah melihat kemungkinan pilihan sistem lain untuk pendanaan dan distribusi. Menurutnya, berbagai negara menerapkan model yang berbeda—ada yang melibatkan sekolah, ada pula yang menawarkan sistem pembayaran sebagian bagi keluarga yang mampu.

“Jadi kalau saya usul, cobalah dilihat beberapa opsi itu, berbagai kemungkinan. Saya nggak bilang itu bagus atau nggak, tapi ada bagusnya dibuka berbagai kemungkinan untuk lihat mana yang kira-kira lebih cocok untuk Indonesia atau satu sistem atau berbagai sistem,” ujarnya.

Saran ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan skema yang ada sekarang, tetapi untuk memberi ruang pada inovasi kebijakan. Indonesia, dengan keragaman geografis dan kondisi sosial yang kompleks, mungkin membutuhkan mekanisme berbeda di tiap daerah.

Dalam diskusi tersebut, Prof Tjandra juga mencontohkan keberhasilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri dalam menjaga kebersihan dapur. Ia menceritakan bagaimana para petugas kementerian pernah melakukan kunjungan dan menemukan standar tinggi yang patut ditiru.

“Nah ini, ini Polri ya. Jadi pada bulan Juni, ini sudah ada perwakilan Kementan ke SPPG Polri ini. Dan mereka bilang luar biasa higienis,” ungkapnya.

Bagi Prof Tjandra, praktik baik seperti ini harus menjadi referensi nasional, terutama dalam mewujudkan dapur MBG yang tidak hanya bersih, tetapi juga memiliki SOP ketat dalam pengolahan makanan.

“Salah satu contoh evaluasi yang pertama tadi. Jadi untuk penjaga keracunan makanan, ini salah satu contoh yang bisa kita pakai,” sambungnya.

Jika Tjandra fokus pada aspek keamanan dan sistem distribusi, pakar gizi dari Persagi, Marudut Sitompul, mengajak publik melihat peran kearifan lokal dalam menu MBG. Menurutnya, Indonesia terlalu kaya untuk diseragamkan dalam satu jenis bahan pangan.

“Kearifan lokal itu menjadi utama. Pangan lokal itu penting dan harus tersedia di daerah. Jadi tidak setiap daerah harus menggunakan beras atau nasi,” ujar Marudut.

Ia menekankan bahwa penerapan menu MBG tidak harus terpaku pada satu bahan pokok. Daerah yang terbiasa mengonsumsi sagu, jagung, atau umbi-umbian bisa tetap memanfaatkan bahan tersebut selama nilai gizinya terpenuhi.

Marudut menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyediakan standardisasi gizi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 Pasal 5. Namun aturan tersebut tetap membuka ruang bagi fleksibilitas daerah.

“Ada master menu yang menjadi acuan. Tapi tiap daerah bisa menyesuaikan jenis makanannya asal kandungan gizinya tetap terpenuhi. Misalnya, kalau kangkung tidak ada, bisa diganti bayam. Kalau di sana biasa makan sagu, silakan gunakan sagu,” jelasnya.

Dengan pendekatan ini, program MBG bukan hanya soal gizi, tetapi juga ruang bagi identitas kuliner daerah untuk terus hidup.

Salah satu isu yang paling serius dalam program makanan nasional adalah mencegah terjadinya keracunan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyadari risiko tersebut dan memutuskan mengambil langkah tegas. Pada awal Oktober 2025, ia mengumumkan bahwa setiap dapur MBG akan dilengkapi alat rapid test khusus.

“Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu kan standarnya bagus ya. Kemudian, yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan,” kata Dadan di kompleks parlemen, Senayan.

Tanpa menunggu lama, Dadan memastikan bahwa arahan untuk penggunaan rapid test bukan hanya penguatan prosedur, tetapi juga instruksi langsung dari Presiden.

“Instruksi presiden bahwa seluruhnya nanti akan melakukan seperti itu,” ujarnya.

Troso ini menandai babak baru dalam penguatan SOP program MBG. Dengan adanya rapid test, dapur-dapur SPPG akan mampu mendeteksi potensi kontaminasi sejak dini, menurunkan risiko keracunan, dan menegakkan standar higienitas yang lebih ketat.

Diskusi yang berlangsung hangat itu mengungkap satu kesamaan dari semua narasumber: komitmen untuk menjadikan MBG sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia. Para ahli tak ingin program ini hanya menjadi slogan politik, melainkan menjadi pilar yang menguatkan generasi mendatang.

Dengan evaluasi ketat, inovasi distribusi, penghargaan pada pangan lokal, hingga pemanfaatan teknologi rapid test, program MBG bergerak menuju bentuk yang lebih matang. Suara-suara yang muncul dari berbagai pakar bukanlah kritik semata, tetapi kompas untuk memperbaiki kebijakan yang menyentuh puluhan juta anak.

Jika Indonesia ingin menyongsong 2045 sebagai negara maju, maka pembangunan manusia menjadi syarat mutlak. Dan makanan bergizi—sesuatu yang tampak sederhana—bisa jadi adalah pondasi yang menentukan kualitas bangsa di masa depan.