Membangun Ekosistem MBG, Kunci Keberhasilan Gizi dan Pendidikan Anak di Sekolah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar soal menyiapkan makanan untuk anak sekolah. Peneliti Article 33 Indonesia, Salsabila Kusumawardani, menekankan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada ekosistem yang hidup dan berkelanjutan, mulai dari sekolah yang berdaya, kesiapan guru, keterlibatan orang tua, hingga kepedulian masyarakat luas.

“Jadi kita bisa memastikan setiap rupiah yang untuk Makan Bergizi Gratis itu berkontribusi juga untuk pendidikan dan gizi anak. Jadi bukan hanya mengisi piringnya tapi juga lingkungannya,” ujar Salsabila saat Seminar Nasional Makan Bergizi Gratis: Berbasis Negara atau Masyarakat di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS), FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (23/10/2025).

Pendekatan ini menekankan bahwa program MBG harus lebih dari sekadar jumlah porsi yang dibagikan. Program dinilai sukses ketika terjadi perubahan perilaku makan, peningkatan kualitas lingkungan belajar, serta penguatan kapasitas sekolah dan keluarga dalam mendukung gizi anak.

Salsabila mencontohkan model Shokuiku di Jepang sebagai referensi. Konsep ini mengedepankan pendidikan tentang makanan, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan kebiasaan makan sehat. Di Jepang, Shokuiku bahkan diatur secara nasional dan sekolah memiliki guru khusus untuk edukasi gizi.

“Bahkan diregulasikan secara nasional di Jepang supaya edukasi gizinya, bahkan mereka punya guru yang khusus untuk mengedukasi terkait gizi pemberian makan itu sendiri,” jelas Salsabila.

Dalam konteks Indonesia, sekolah seharusnya menjadi ruang belajar tentang gizi dan praktik hidup sehat, sedangkan rumah tangga berperan sebagai tempat pembiasaan sehari-hari. Dengan demikian, MBG menjadi instrumen ganda: memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus membangun kesadaran dan kebiasaan makan sehat sejak dini.

Menurut Salsabila, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada pembangunan ekosistem pendukung sebelum memperluas cakupan penerima manfaat. Ia menekankan pentingnya:

• Investasi pada infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan dapur sekolah yang higienis

• Koordinasi lintas sektor, mulai dari pendidikan dasar hingga wilayah tertinggal

• Dukungan untuk tenaga pendamping atau kemitraan lokal, agar guru tidak menanggung beban administratif baru

“(Lebih baik dilakukan) pendekatan ecosystem-first menjamin keberlanjutan, ketimbang sekadar memperluas jumlah penerima,” tegas Salsabila. Dengan cara ini, setiap anak yang menerima MBG juga mendapatkan pengalaman belajar gizi yang konsisten dan aman.

Meskipun guru memiliki peran penting dalam keberhasilan MBG, Salsabila menekankan bahwa guru seharusnya tidak dibebani tugas administratif tambahan. Guru perlu didukung melalui tenaga pendamping atau mekanisme kemitraan lokal agar dapat fokus pada pembelajaran dan pengawasan gizi anak.

Pendekatan ini sejalan dengan Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program MBG. Namun, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menilai SE ini bisa menjadi indikasi pelepasan tanggung jawab negara atas maraknya kasus keracunan MBG.

“Menurut kami dengan terbitnya SE ini patut diduga BGN mencoba lepas tangan dari tanggung jawab terhadap fenomena keracunan MBG di sekolah,” ujar Iman. P2G mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium sementara, evaluasi menyeluruh, dan perbaikan tata kelola program agar tepat sasaran, sekaligus mencabut peraturan yang menjadikan MBG sebagai tugas dan tanggung jawab guru.

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas MBG, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan alokasi dana Rp330 triliun untuk program MBG pada 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Kita tahun depan akan turunkan 330 triliun untuk MBG ini yang artinya itu 20 miliar dolar, kalau lima kali itu arti ada 100 miliar dolar beredar di desa, di kecamatan, di kabupaten. Jadi, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, uang yang disedot dari daerah ke pusat dan banyak di pusat lari ke luar negeri kita balikan,” ujar Presiden.

Besarnya anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan MBG tidak hanya berfungsi sebagai program gizi, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal. Dengan dana sebesar ini, peluang untuk memperkuat ekosistem, memperbaiki infrastruktur, dan mendukung guru dan sekolah menjadi semakin nyata.

Dari pengalaman internasional maupun kajian Salsabila, jelas bahwa keberhasilan MBG tidak diukur dari jumlah porsi yang dibagikan semata. Program harus menekankan pendidikan gizi, lingkungan yang aman dan bersih, serta partisipasi seluruh ekosistem sekolah dan keluarga.

Investasi pada air bersih, sanitasi, dapur sekolah, tenaga pendamping, dan koordinasi lintas sektor jauh lebih krusial untuk menjamin keberlanjutan MBG. Jika fokus hanya pada memperluas jumlah penerima, risiko kegagalan program, termasuk kasus keracunan, akan meningkat.

Dengan pendekatan “ecosystem-first”, MBG dapat menjadi program transformasi gizi dan pendidikan anak yang efektif, aman, dan berkelanjutan.

Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas gizi dan perilaku makan anak-anak Indonesia. Namun, keberhasilan jangka panjang MBG hanya dapat dicapai dengan membangun ekosistem pendukung yang matang, melibatkan sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat.

Langkah-langkah yang disarankan Salsabila—dari pendidikan gizi ala Shokuiku Jepang, pembangunan dapur dan sanitasi, hingga dukungan administratif bagi guru—menjadi panduan penting agar MBG bukan sekadar memberi makanan, tetapi juga membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan sadar gizi.

Dengan alokasi dana pemerintah sebesar Rp330 triliun pada 2026 dan perhatian serius terhadap ekosistem, MBG dapat menjadi program strategis nasional yang menjangkau anak-anak di seluruh Indonesia dengan aman dan berkualitas.