Lumbung Mataraman Disiapkan Jadi Pemasok MBG di DIY, BGN Bahas Ketahanan Pangan dengan Sri Sultan

Yogyakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang melakukan pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X di kompleks Kepatihan Pemda DIY, Selasa (23/12). Pertemuan tersebut membahas penguatan ketahanan pangan daerah, khususnya rencana pemanfaatan program Lumbung Mataraman sebagai pemasok Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam kesempatan itu, Nanik menjelaskan bahwa kebutuhan bahan baku untuk program MBG terus meningkat seiring bertambahnya jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, operasional SPPG di wilayah Yogyakarta baru berjalan sekitar 50 persen, namun ke depan jumlahnya diproyeksikan meningkat signifikan.

“Tapi nanti kalau sudah sekitar 320, itu khawatirnya terjadi inflasi dan kekurangan bahan baku,” kata Nanik.

Menurut Nanik, kekhawatiran tersebut mendapat jawaban melalui kesiapan Pemerintah DIY yang telah merancang program Lumbung Mataraman. Program ini mengusung konsep pertanian tradisional yang terintegrasi, mencakup sektor pertanian dan peternakan.

“Dan alhamdulillah, luar biasa, ternyata Ngarsa Dalem (Sri Sultan) sudah menyiapkan program namanya Lumbung Mataraman. Jadi itu nanti akan dibangun secara terintegrasi. Ada peternakan, ada pertanian. Lumbung Mataraman inilah yang nanti, insyaallah, akan memasok dapur-dapur MBG. Diharapkan tidak ada lagi yang membeli dari luar daerah, sehingga kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat bisa terwujud,” jelas Nanik.

Ia juga menuturkan bahwa selama ini Sri Sultan telah menyiapkan tanah kas desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan peternakan yang hasilnya dapat menopang kebutuhan MBG.

“Itu tiap desa satu hektare lebih, dan nanti kalau kurang akan ditambah lagi, untuk menanam sayur, peternakan, dan juga buah,” katanya.

Lebih lanjut, Nanik menyampaikan bahwa praktik baik yang berjalan di Yogyakarta berpotensi untuk direplikasi di daerah lain. Ia menilai banyak desa di Indonesia memiliki lahan yang belum termanfaatkan secara optimal.

“Saya akan sampaikan bahwa DIY ini sudah memelopori. Di tiap desa itu ada tanah-tanah yang idle, kan, atau mungkin tanah bengkok. Kalau perlu, itu bisa ditanami. Yang menanam adalah masyarakat yang tidak punya sawah,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Nanik juga menyinggung Peraturan Presiden Nomor 115 yang mengatur bahwa guru dan tenaga pendidik termasuk penerima manfaat MBG. Selain itu, perpres tersebut menegaskan penggunaan bahan pangan lokal dalam penyediaan menu MBG.

“Kemudian di Perpres 115 itu benar-benar ditekankan tidak boleh menggunakan bahan pabrikan. Semua harus lokal, sehingga UMKM, ibu-ibu PKK, dan kantin sekolah akan hidup. Karena roti tidak dari pabrikan, tetapi dibuat oleh kantin,” katanya.

“Kemudian ibu-ibu PKK dan juga UMKM, misalnya untuk lauk-pauk seperti nugget atau cordon bleu, makanan anak-anak, itu dibuat langsung oleh ibu-ibu secara fresh,” jelasnya.

Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa Lumbung Mataraman dan Koperasi Merah Putih akan berjalan secara mandiri, meski keduanya saling mendukung dalam penguatan ekonomi masyarakat.

“Sehingga dengan demikian, kami punya kepastian bagaimana mengembangkan Koperasi Merah Putih maupun Lumbung Mataraman,” kata Sultan.

Ia berharap Lumbung Mataraman dapat menjadi penopang utama kebutuhan bahan pangan untuk program MBG di DIY.

“Harapan saya, ini bisa sebagian besar menyuplai kebutuhan makan bergizi gratis (MBG). Jadi, sayur dan sebagainya bukan belanja di pasar, tetapi langsung pada petani,” jelasnya.

Dengan pola tersebut, Sri Sultan menilai masyarakat desa berpeluang memperoleh tambahan penghasilan yang berkelanjutan. “Kira-kira konsepnya bagi kami larinya ke sana,” pungkasnya.