Indef Ingatkan Pentingnya Rantai Pasok Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat ditentukan oleh kekuatan rantai pasok di dalam negeri. Ia mengingatkan bahwa program tersebut berpotensi meningkatkan impor jika bahan pangan tidak dipenuhi oleh produsen lokal.

“Secara konsep, MBG membawa banyak manfaat. Tetapi kalau kebutuhan makanannya justru banyak diambil dari luar negeri, dampaknya bisa berbalik dan memicu kenaikan impor pangan,” ujar Esther dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Esther menjelaskan bahwa pemanfaatan komoditas lokal—baik susu, telur, tepung, hingga sumber karbohidrat lainnya—akan menciptakan efek ekonomi berantai yang menguntungkan bagi masyarakat daerah. Ia memberi contoh penggunaan bahan pangan khas tiap wilayah, seperti sagu di Papua, tepung lokal di NTT, hingga jagung di Madura.

Pendekatan berbasis pangan lokal, katanya, bukan hanya mendorong kemandirian pangan nasional, tetapi juga menghidupkan perekonomian pelaku usaha kecil di daerah.

Meski begitu, ia menilai bahwa pelaksanaan MBG tidak lepas dari tantangan besar, terutama pada aspek distribusi makanan ke sekolah. Menurutnya, proses pengiriman yang tidak dikelola secara profesional dapat menimbulkan risiko kerusakan bahan pangan dan bahkan mengancam keselamatan anak.

Untuk meminimalkan masalah tersebut, Esther mendorong pemerintah menggandeng komite sekolah dan dapur umum setempat, meniru praktik yang diterapkan di Jepang. Dengan melibatkan komunitas, kontrol mutu dianggap lebih mudah dilakukan dan tanggung jawab sosial masyarakat ikut menguat.

Di Jepang, dapur umum dikelola bersama pihak sekolah sehingga kualitas bahan hingga penyusunan menu dapat dipantau langsung. Sistem ini dinilai lebih efektif dibandingkan menyerahkan sepenuhnya kepada penyedia layanan tanpa pengawasan.

Selain logistik, Esther juga mencermati beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah. Ia menyebut MBG sebagai kebijakan konsumtif yang membutuhkan alokasi dana besar dan kesinambungan anggaran, sehingga perlu kontrol ketat agar tidak mengganggu program pembangunan lain yang bersifat produktif.

Ia menyarankan pelaksanaan dimulai dari daerah prioritas agar pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas, distribusi, dan potensi kebocoran sebelum diperluas secara nasional.

Di akhir paparannya, Esther menegaskan bahwa dampak MBG tidak semata-mata dihitung dari jumlah anak yang menerima makanan gratis, tetapi dari seberapa besar program ini mampu menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Jika dijalankan dengan baik, MBG bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat industri pangan domestik, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Namun jika dilakukan asal-asalan, program ini hanya akan berhenti sebagai proyek jangka pendek tanpa manfaat nyata,” ujarnya.