Gelap Terang Program Makan Bergizi Gratis: Suara Anak Mengungkap Masalah yang Tersembunyi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah awalnya hadir sebagai angin segar bagi jutaan pelajar di Indonesia. Program ini dirancang bukan hanya untuk mengatasi masalah gizi kronis, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menikmati makanan sehat di sekolah tanpa memberatkan keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai persoalan muncul ke permukaan, menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan tidak semulus yang dibayangkan.

Berbagai lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat sipil ikut turun tangan untuk menilai bagaimana program ini berjalan di mata penerima manfaatnya. Dalam sebuah kajian terbaru, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Wahana Visi Indonesia (WVI), dan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) merilis temuannya—dan hasilnya cukup mengejutkan.

Menurut laporan tiga lembaga tersebut, satu dari tiga anak pernah menerima makanan basi, rusak, atau berbau dalam program MBG. Temuan ini memperkuat kekhawatiran bahwa persoalan gizi di sekolah tidak hanya soal anggaran, tetapi juga terkait tata kelola, distribusi, dan keamanan pangan.

Kajian berjudul "Suara Anak: Mengedepankan Perspektif Anak dalam Program Makan Bergizi Gratis" melibatkan 1.624 responden anak berusia 12–18 tahun dari 12 provinsi di Indonesia. Yang menarik, penelitian ini menggunakan pendekatan child-led research (CLR), di mana peneliti utama adalah anak-anak sendiri. Metode ini memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan pengalamannya tanpa filter orang dewasa.

Hasil survei menunjukkan bahwa 35,9% anak pernah menerima makanan tidak layak konsumsi, sementara 52% merasa rasa dan kualitas makanan MBG kurang memuaskan.

Bagi sebagian besar anak, pengalaman ini cukup mengganggu. Mereka mengaku tidak hanya kecewa, tetapi juga merasa bingung—mengapa makanan yang seharusnya dibuat layak dan sehat justru tidak memenuhi standar dasar konsumsi.

Selain mutu makanan, salah satu isu yang banyak dikeluhkan adalah soal ketepatan waktu pengiriman makanan. Di berbagai daerah, makanan yang seharusnya diterima anak saat jam makan siang malah datang pada waktu yang tidak tepat: ketika pelajaran sedang berlangsung, atau bahkan setelah jam makan siang selesai.

Kondisi itu tentu berdampak pada konsumsi anak. Ketika makanan tiba terlambat, sebagian siswa sudah makan bekal sendiri, sementara makanan yang dikirim pun tidak lagi segar. Dalam beberapa kasus, makanan menjadi lembek, berubah warna, atau tidak menggugah selera.

Hal ini digambarkan dalam salah satu paparan penelitian. “Anak-anak melaporkan makanan basi, buah berulat, sayur tidak matang, bahkan lauk berbau menyengat. Ada juga yang menyebut wadah makanan berminyak,” demikian kesimpulan penelitian yang disampaikan dalam forum daring, Rabu (12/11/2025).

Pengalaman-pengalaman ini memberi gambaran bahwa persoalan MBG tidak hanya terletak pada dapur pusat, tetapi pada seluruh rantai pasoknya.

Di tengah persoalan kualitas makanan, temuan yang paling mencolok adalah meningkatnya angka kasus keracunan terkait program MBG. Chief of Research and Policy CISDI, Olivia Herlinda, menyampaikan bahwa sejak awal 2025, setidaknya 12.820 kasus keracunan telah dilaporkan. Puncaknya terjadi pada September hingga Oktober.

Olivia menekankan bahwa kondisi ini tidak dapat dianggap sepele. “Indonesia mencatat salah satu jumlah kasus keracunan tertinggi di dunia untuk program sejenis. Bahkan dalam 10 bulan berjalan, korban mencapai lebih dari 16 ribu anak,” katanya.

Angka ini membuat Indonesia berada dalam posisi mengkhawatirkan di mata pengamat internasional. Kegagalan mengendalikan keamanan pangan dalam program sebesar ini dapat memberi dampak jangka panjang bukan hanya terhadap kesehatan anak, tetapi juga reputasi dan kredibilitas program pemerintah.

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah laporan intimidasi terhadap anak-anak yang berusaha menyampaikan keluhan tentang kualitas makanan. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyebut adanya kasus anak yang ditekan oleh pihak dapur atau pengelola sekolah ketika mencoba melaporkan persoalan ke media sosial.

Menurut Jasra, “Kami menilai ini bentuk kekerasan baru terhadap anak. Ketika mereka menyampaikan keluhan, justru mendapat tekanan dari pihak dapur atau pengelola.”

KPAI mencatat bahwa 23 provinsi terdampak kasus keracunan MBG, dengan jumlah terbanyak berasal dari:

• Jawa Barat: 4.858 anak

• Jawa Tengah: 1.757 anak

• DIY: 1.685 anak

Dalam forum tersebut, Jasra menegaskan bahwa “Satu kasus saja seharusnya sudah dianggap darurat. Apalagi ribuan anak menjadi korban.”

Masalah ini menunjukkan bahwa program MBG bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga menyangkut perlindungan anak dan kebebasan mereka untuk menyampaikan pendapat.

Selain distribusi dan mutu makanan, riset ini menemukan lemahnya edukasi gizi yang diterima anak. Sebanyak 18,9% responden belum pernah mendapat penyuluhan gizi, sementara sebagian besar lainnya hanya menerima himbauan lisan tanpa praktik langsung.

Edukasi gizi seharusnya menjadi tulang punggung program Makan Bergizi Gratis. Tanpa pemahaman yang benar, anak-anak cenderung tidak menghargai makanan yang diberikan, bahkan cenderung membuang makanan ketika tidak sesuai selera. Ketidakhadiran edukasi membuat program ini berisiko gagal mencapai tujuan jangka panjangnya.

Untuk memperbaiki situasi, para peneliti anak yang terlibat dalam riset memberikan sejumlah rekomendasi.
Menurut Satrio Rahargo, Manajer Perlindungan dan Antisipasi Anak WVI, pemerintah perlu memberi ruang bagi anak dalam setiap tahap program MBG.

Dalam penyampaiannya, ia menegaskan: “Tim dapur perlu lebih sering mengajak diskusi atau mendengarkan pendapat siswa,” ujarnya. Ia melanjutkan, “Anak-anak menilai MBG seharusnya tidak hanya memberi makan, tapi juga menjamin hak anak untuk sehat, aman, dan bebas dari intimidasi.”

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah membuka data pelaksanaan MBG secara transparan, mirip dashboard COVID-19 yang dulu menjadi referensi publik dan tenaga kesehatan. Transparansi ini dinilai dapat memperkuat pengawasan dari masyarakat serta mendorong perbaikan yang lebih cepat.

Perwakilan Kemenkes, Yuni Zahrainni, menyatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menjelaskan bahwa Kemenkes bersama Badan Gizi Nasional sedang menyusun penguatan standar gizi dan keamanan pangan, termasuk pemenuhan standar higienitas fasilitas pengolah makanan.

Upaya lain adalah melakukan pemantauan status gizi melalui penjaringan kesehatan siswa dan survei bersama BGN pada tahun mendatang. Upaya ini diharapkan mampu mendeteksi lebih cepat apakah program MBG benar-benar berdampak pada perbaikan status gizi anak.

Di sisi lain, CISDI juga menyoroti pentingnya membentuk komite sekolah lintas pihak yang melibatkan sekolah, orang tua, murid, dan dinas terkait untuk memberikan pengawasan harian dan masukan terhadap menu harian. Langkah ini meniru praktik di India dan Filipina yang terbukti efektif dalam menjaga kualitas program makanan sekolah.

Program MBG adalah langkah besar dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Namun, tantangan di lapangan menunjukkan bahwa program ini membutuhkan perbaikan serius—bukan hanya dari segi teknis, tetapi juga dari aspek manajemen, distribusi, pendidikan, hingga perlindungan anak.

Suara anak sebagai penerima manfaat menjadi alarm penting bagi pemerintah. Kritik mereka bukan untuk melemahkan program, melainkan sebagai kontribusi agar program benar-benar memenuhi tujuan awalnya: memberi makanan sehat, aman, dan layak bagi seluruh pelajar Indonesia.