Dari Desa ke Dapur Nasional

Di sebuah ruangan rapat yang tidak terlalu besar di Kementerian Koperasi, Kamis pagi itu terasa berbeda. Senyapnya koridor pemerintahan mendadak berubah menjadi tempat bercampurnya harapan, kekhawatiran, sekaligus tekad. Di tengah perbincangan panjang tentang pangan nasional, Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang duduk saling berhadapan untuk membahas hal yang jauh lebih besar dari sekadar angka anggaran: masa depan jutaan anak dan keluarga di Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pembicaraan itu menghasilkan keputusan penting—Kementerian Koperasi menyiapkan dana bergulir ratusan miliar rupiah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB). Dana ini bukan semata-mata injeksi ekonomi, melainkan sebuah jembatan untuk menghubungkan kembali koperasi dengan denyut kehidupan masyarakat, setelah lama tergerus dominasi pasar besar dan rantai pasok yang tidak merata.

“Program MBG ini captive market bagi koperasi. Koperasi tidak akan rugi dengan kerja sama ini, dan bahkan akan menghidupkan koperasi,” ujar Ferry dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

. Ucapannya datang dari pemahaman bertahun-tahun tentang bagaimana banyak koperasi produksi di desa-desa menunggu kesempatan untuk kembali aktif dalam ekonomi pangan.

Ferry menyadari bahwa ratusan dapur MBG yang kini beroperasi bukan sekadar titik distribusi makanan, tetapi perpanjangan tangan dari jutaan produsen kecil: peternak ayam, petani sayur, pekebun buah, hingga pengelola koperasi susu. Semua itu hanya dapat berjalan jika rantai pasok bisa dipastikan aman, rutin, dan merata.

“Dana bergulir ini akan diberikan kepada koperasi susu, koperasi ternak, koperasi buah, maupun koperasi sayuran,” tambahnya. Pernyataan itu seperti meniupkan angin segar bagi para pelaku koperasi yang selama ini bertahan di antara naik-turunnya harga pasar.

Jika sebelumnya banyak koperasi terseok-seok menghadapi persaingan pasar yang dikuasai tengkulak atau pemain besar, kini mereka mendapat ruang baru—pasar yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. Program MBG yang menyasar jutaan penerima manfaat berubah menjadi peluang regenerasi ekonomi komunitas.

Di sisi lain ruangan, Nanik S Deyang tampak memerhatikan tiap penjelasan Ferry dengan seksama. Saat tiba giliran berbicara, senyumnya mengembang—sebuah pertanda bahwa harapan besar tengah ia bawa.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan Kementerian Koperasi, dan saya pun akan terus mengajak berbagai pihak untuk bekerjasama, mendukung dan menyukseskan program MBG ini,” katanya.

Ia kemudian menjelaskan betapa masifnya program MBG berjalan saat ini. Jumlah penerima manfaat program telah melewati 40 juta orang, sementara dapur pengelola MBG—yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—sudah mencapai 14.229 titik di seluruh Indonesia.

Dengan angka sebesar itu, kebutuhan bahan pangan pun melonjak drastis. “Dengan banyaknya permintaan bahan pangan dari SPPG-SPPG, harga ayam, telor, beberapa jenis sayuran dan buah menjadi naik,” jelasnya.

Kenaikan harga ini bukan sekadar persoalan ekonomi; bagi Nanik, itu adalah cermin bahwa produksi lokal belum mampu mengejar permintaan. Di sinilah dana bergulir LPDB menjadi krusial: bukan hanya menyokong program MBG, tapi juga memastikan roda ekonomi desa bergerak kembali.

Di banyak desa, koperasi produksi pisang, sayuran, atau susu sering tersebar tanpa arah pemasaran yang jelas. Dengan adanya program MBG, mereka akhirnya memiliki tujuan jangka panjang. Nanik berharap peningkatan kapasitas koperasi melalui dana LPDB ini mampu menambah jumlah pasokan pangan di pasar.

Baginya, pangan bukan sekadar komoditas. Ia merupakan bagian dari hulu-hilir kesejahteraan masyarakat—dari petani yang memanen hasil kebun hingga anak sekolah yang menerima manfaat gizi.

Dengan pasokan yang cukup, semua pihak akan merasakan dampaknya. “Jika pasokan melimpah, harga-harga pun bisa lebih terkendali dan potensi inflasi dapat diminimalkan,” imbuh Nanik. Ia bahkan menegaskan, peran koperasi akan sangat besar dalam penyiapan bahan pangan MBG.

Ilustrasi Kebutuhan Besar: Pisang untuk 83 Juta Penerima Manfaat

Dalam sesi diskusi tersebut, ada satu gambaran yang dilontarkan Nanik dan membuat suasana ruangan hening sejenak. Ia melemparkan ilustrasi tentang skala kebutuhan bahan makanan jika program MBG mencapai target 83 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Bayangkan, kalau nanti sudah tercapai target 83 juta penerima manfaat, setiap dua hari sekali dapur-dapur MBG membutuhkan 83 juta buah pisang. Berapa ribu ton itu? Lalu berapa lahan yang dibutuhkan?”

Pernyataan itu bukan retorika. Itu adalah gambaran nyata tentang bagaimana setiap komponen dalam rantai pangan harus bekerja dalam skala luar biasa besar. Pisang, sesuatu yang mungkin tampak sederhana, dapat berubah menjadi komoditas strategis.

Nanik juga memberi hitungan kasar: untuk memenuhi kebutuhan pisang bagi setiap SPPG yang melayani 3.000 penerima manfaat, dibutuhkan lahan sekitar 1,5 hektar hanya untuk pisang. Bagi koperasi di pedesaan, angka itu bukan ancaman—justru peluang untuk tumbuh, membuka lapangan kerja, dan menghidupkan lahan-lahan produktif yang lama terbengkalai.

Di balik besarnya angka-angka yang dipaparkan, ada kisah manusia yang jarang terlihat. Ada peternak ayam di Yogyakarta yang bangun pukul empat pagi demi memastikan suplai telur ke SPPG tepat waktu. Ada koperasi susu di Jawa Barat yang kini bisa membeli mesin pendingin baru berkat kepastian pasar dari program MBG. Ada pula kelompok tani di Sumatra yang kembali menanam pisang di lahan lama, karena kini ada kepastian pembeli.

Inilah sisi human interest yang sering luput dari pembahasan teknis. Rantai pasok bukan hanya tentang logistik, tapi tentang hidup orang-orang yang menjadi bagian dari rantai itu.

Suntikan dana ratusan miliar itu dapat mengubah perjalanan banyak keluarga, membuka lapangan kerja, serta memberi ruang bagi koperasi untuk bangkit dari keterbatasan.

Program MBG, pada akhirnya, tidak hanya memastikan setiap anak mendapat makanan bergizi. Program ini juga membuka ruang bagi desa-desa untuk menjadi bagian dari perubahan besar, menyatukan hulu dan hilir dalam satu gerakan pangan nasional.