Dapur Harapan dari Banjarbaru

Di balik satu porsi makanan bergizi yang tersaji rapi di tangan anak sekolah, tersimpan kerja panjang yang jarang terlihat publik. Ada dapur yang tak sekadar memasak, ada tangan-tangan yang bekerja dalam disiplin tinggi, dan ada komitmen kuat untuk memastikan makanan yang dikonsumsi aman, layak, serta bermartabat. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polda Kalsel menjadi contoh nyata bagaimana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan inovasi dan kesungguhan.

SPPG yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari ini bukan sekadar fasilitas produksi makanan. Ia menjelma menjadi simbol keseriusan negara dalam menjaga kualitas gizi masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa program berskala besar dapat berjalan dengan standar tinggi dan sentuhan kemanusiaan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor, menilai bahwa inovasi yang diterapkan SPPG Polda Kalimantan Selatan layak menjadi rujukan nasional. Saat melakukan kunjungan langsung ke dapur SPPG di Jalan Salak Timur, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, ia menyaksikan sendiri bagaimana standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten.

"Makanan yang diproduksi betul-betul menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN) mulai pemilihan bahan baku, proses masak hingga distribusi," kata Sudian Noor saat mengunjungi SPPG di Jalan Salak Timur, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, Jumat (5/12).

Pernyataan tersebut bukan sekadar pujian formal. Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II, Sudian Noor memahami betul tantangan pelaksanaan MBG di daerah. Karena itu, apresiasi yang disampaikannya berangkat dari pengamatan langsung dan pengalaman lapangan.

Di dalam dapur SPPG, setiap sudut mencerminkan keteraturan. Peralatan tertata, alur kerja jelas, dan kebersihan menjadi prioritas utama. Sudian Noor melihat langsung bagaimana dapur tersebut dikelola dengan standar yang tak main-main.

Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel II itu melihat langsung bagaimana kondisi dapur SPPG yang tertata rapi serta terjaga kebersihannya.

Bagi penerima manfaat MBG—yang mayoritas adalah anak-anak dan masyarakat rentan—kondisi dapur bukanlah hal sepele. Kebersihan dapur adalah fondasi kepercayaan publik. Dari ruang inilah keyakinan masyarakat terhadap kualitas program MBG dibangun.

Salah satu inovasi yang paling menarik perhatian Sudian Noor adalah penggunaan mesin cuci piring model conveyor atau otomatis. Mesin ini memungkinkan proses pencucian ompreng berjalan cepat, efisien, dan higienis—sesuatu yang belum banyak dimiliki SPPG di daerah lain.

"Dalam satu jam bisa mencuci bersih lebih dari 2.000 ompreng, ini luar biasa bagaimana Kapolda menginisiasi pengadaan mesin ini yang jarang dimiliki SPPG lain di Indonesia," ucapnya.

Teknologi ini bukan hanya soal kecepatan. Ia juga menjawab tantangan higienitas dalam skala produksi besar. Dengan ribuan porsi MBG yang diproduksi setiap hari, mesin cuci otomatis menjadi solusi penting untuk menjaga kualitas tanpa mengorbankan waktu dan tenaga manusia.

SPPG Polda Kalsel memproduksi 3.169 porsi MBG setiap hari. Angka tersebut menunjukkan betapa besar tanggung jawab yang dipikul dapur ini. Namun, besarnya produksi tidak membuat aspek lingkungan diabaikan.

Kemudian SPPG dengan produksi 3.169 porsi MBG setiap hari itu juga dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga aktivitas dapur tidak merusak lingkungan sekitar.

Keberadaan IPAL memastikan bahwa limbah cair dari aktivitas dapur diolah dengan baik sebelum dilepas ke lingkungan. Langkah ini menunjukkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi, tetapi juga dari dampaknya terhadap ekosistem sekitar.

Prinsip keberlanjutan juga terlihat dari pengelolaan sisa makanan. Alih-alih menjadi sampah, sisa MBG yang tidak habis disalurkan kepada pembudidaya ternak.

Bahkan sisa makanan dari MBG yang tidak habis setiap harinya diserap oleh pembudidaya ternak untuk dimanfaatkan, sehingga tidak dibuang menjadi sampah.

Praktik ini mencerminkan filosofi sederhana namun bermakna: makanan adalah sumber kehidupan, dan tidak seharusnya terbuang sia-sia. Di sini, SPPG bukan hanya melayani manusia, tetapi juga mendukung ekosistem ekonomi lokal.

Di tengah berbagai apresiasi, Sudian Noor tetap memberikan catatan penting. Ia menekankan bahwa bahan baku unggas yang digunakan harus berasal dari Rumah Potong Unggas (RPU) bersertifikasi halal. Hal ini krusial mengingat mayoritas penerima manfaat MBG di Kalimantan Selatan adalah umat muslim.

Sudian Noor hanya menekankan penggunaan bahan baku hewan unggas harus berasal dari Rumah Potong Unggas (RPU) yang sudah bersertifikasi halal, mengingat mayoritas penerima manfaat MBG di Kalsel adalah muslim, sehingga sertifikasi halal sangat dibutuhkan.

Kehalalan bahan pangan bukan sekadar formalitas administratif. Ia menyangkut keyakinan, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap program negara.

Dia tak ingin adanya keraguan dari penerima manfaat mengenai bahan baku yang digunakan. Maka diharapkan kepala daerah bisa menyediakan RPU yang sudah bersertifikasi halal sebagai pemasok SPPG.

Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan apresiasi dan komitmennya untuk segera menindaklanjuti.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan berterima kasih atas segala masukan dari anggota DPR itu dan berjanji segera berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pembangunan RPU mini.

Langkah ini menunjukkan bahwa pengelola SPPG terbuka terhadap evaluasi dan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan.

"Sertifikasi halal sudah dua bulan kita ajukan. Untuk usulan RPU tentu kami dukung sepenuhnya agar secepatnya bisa terealisasi," kata Kapolda Yudha Hermawan.

SPPG Polda Kalsel di Banjarbaru memperlihatkan bahwa pelayanan publik bisa berjalan dengan standar tinggi, inovatif, dan penuh kepedulian. Dari mesin cuci ompreng otomatis hingga IPAL, dari pengelolaan sisa makanan hingga komitmen sertifikasi halal, semuanya dirangkai dalam satu tujuan: memastikan masyarakat menerima haknya atas makanan bergizi yang aman dan layak.

Di dapur ini, program MBG tidak sekadar menjadi angka dalam laporan. Ia hadir sebagai praktik nyata, sebagai bentuk tanggung jawab, dan sebagai harapan bahwa negara benar-benar hadir hingga ke ruang paling mendasar dalam kehidupan warganya: meja makan.