Cucun Ahmad Syamsurizal Minta Maaf Soal Pernyataan MBG Tak Butuh Ahli Gizi

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang sempat memicu polemik mengenai keberadaan ahli gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa ucapannya sebelumnya tidak bermaksud menafikan peran tenaga gizi.

Cucun menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul setelah diskusi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Bandung pada Minggu (16/11/2025). Ia berharap polemik tersebut segera mereda.

“Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf agar semua menjadi terang dan jelas,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa (18/11/2025).

Ia menegaskan bahwa keberadaan ahli gizi sangat vital dalam menyukseskan program MBG. Menurutnya, tenaga profesional inilah yang memastikan layanan makanan bergizi berjalan sesuai tujuan besar pemerintah.

Cucun menyebut, para ahli gizi berperan mengawal upaya membangun generasi emas yang sehat, cerdas, dan kompetitif. Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, melainkan strategi panjang untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul melalui edukasi dan pemenuhan gizi sejak dini.

Cucun juga mengatakan telah bertemu dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan BGN untuk membahas dan menindaklanjuti isu tersebut.

“Kami menyepakati penguatan program MBG lewat kerja sama BGN dan persatuan ahli gizi Indonesia,” jelasnya.

Ia menambahkan, lulusan sarjana gizi maupun pendidikan vokasi gizi akan dikoordinasikan oleh Persagi bersama BGN dalam proses rekrutmen maupun pelaksanaan program.

“Kami sepakat untuk terus melakukan perbaikan agar MBG menjadi program manfaat untuk masa depan anak-anak Indonesia,” tutupnya.

Awal Mula Polemik

Kisruh ini bermula dalam Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung. Seorang peserta mengungkapkan bahwa BGN mengalami kesulitan mencari ahli gizi untuk ditempatkan di SPPG. Ia mengusulkan agar istilah ahli gizi tidak digunakan apabila tenaga yang direkrut bukan berasal dari pendidikan gizi.

“Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi,” ujar peserta tersebut.

Ia menyarankan jabatan tersebut cukup disebut sebagai pengawas produksi dan kualitas atau tenaga QA/QC. Peserta itu juga mendorong BGN menjalin kerja sama dengan Persagi agar kebutuhan gizi penerima manfaat MBG ditangani oleh tenaga kompeten.

“Nanti mungkin ke depannya, BGN bisa berkolaborasi dengan organisasi profesi Persagi,” ucapnya.

Selain Persagi, ia juga mengusulkan kerja sama dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

Namun sebelum peserta tersebut menyelesaikan pemaparannya, Cucun memotong pembicaraan dan menilai gaya penyampaiannya berlebihan.

“Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya,” kata Cucun, yang saat itu juga menyindir peserta tersebut terlalu panjang lebar.