Cianjur Anjurkan Dapur MBG Hentikan Operasi Sementara hingga Lengkapi SLHS

Cianjur - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengirimkan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menunda sementara aktivitas puluhan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan karena sampai akhir Oktober 2025, sebagian dapur belum memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menegaskan bahwa batas waktu untuk melengkapi seluruh izin, termasuk SLHS, ditetapkan hingga 31 Oktober 2025.

"Kami meminta dapur yang belum memiliki izin lengkap untuk berhenti beroperasi sementara. Keputusan ini sesuai kesepakatan sebelumnya dalam pertemuan guna mencegah terjadinya keracunan massal akibat MBG di Cianjur beberapa waktu lalu," ujarnya.

Rekomendasi ini dikirim ke BGN agar dapur MBG yang belum memiliki SLHS menunda operasional hingga izin lengkap diterbitkan. "Keputusan akhir berada di tangan BGN, sementara rekomendasi yang kami keluarkan bertujuan memastikan prosedur sesuai ketentuan. Dapur yang belum mengantongi izin tidak boleh beroperasi mulai besok," tambah Bupati.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Made Setiawan, menuturkan bahwa dari 130 dapur yang mengajukan SLHS, baru 56 dapur yang menerima sertifikat. Sisanya masih dalam proses, sementara beberapa belum mengurus sama sekali.

"Setelah diwajibkan memiliki SLHS, jumlah dapur yang bersertifikat meningkat dari empat menjadi 56. Sisanya masih menunggu proses atau belum mendaftar," jelas Made.

Made juga menekankan bahwa tim dinas kesehatan, khususnya laboratorium, hanya mampu menangani permohonan perizinan sekitar 10 dapur MBG per hari. Proses dari pemeriksaan hingga penerbitan sertifikat membutuhkan waktu.

"Kebanyakan pengelola mendaftar bersamaan di hari-hari terakhir, sehingga belum semua dapur dapat diproses. Akibatnya, banyak dapur yang belum memiliki izin lengkap termasuk SLHS," pungkasnya.