BGN Respon Pernyataan DPR Soal Ahli Gizi

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menanggapi pernyataan salah satu anggota DPR yang sempat mengusulkan perekrutan tenaga gizi lulusan SMA. Ia menegaskan bahwa profesi yang berperan penting dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap harus memiliki kualifikasi minimal sarjana.

Dadan menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga gizi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dipenuhi secara sembarangan. Pada tahap awal, BGN memprioritaskan sarjana gizi. Namun ia mengakui, jumlah lulusan gizi yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan di lapangan.

“Karena produksi sarjana gizi masih terbatas dan program tetap berjalan, BGN harus mencari alternatif. Itu sebabnya kami membuka peluang bagi lulusan lain yang memiliki latar belakang terkait gizi,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Ia menegaskan bahwa keberadaan tenaga ahli di SPPG penting karena merekalah yang memastikan standar menu sesuai kebutuhan gizi penerima manfaat. Mengingat program MBG tidak menggunakan standar menu nasional yang seragam, maka setiap SPPG harus memiliki tenaga yang memahami ilmu gizi.

“Jika bukan sarjana gizi, maka bisa dari jurusan kesehatan masyarakat yang punya mata kuliah gizi, ataupun lulusan teknologi pangan yang juga mempelajari gizi,” tambahnya.

Polemik ini mencuat setelah beredar video Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menyatakan bahwa Program MBG tidak memerlukan ahli gizi. Dalam pernyataannya, ia bahkan menyinggung sikap sejumlah ahli gizi yang dianggap arogan dan menyarankan penggunaan tenaga lulusan SMA sebagai relawan gizi di SPPG.

Pernyataan tersebut menuai kritik luas hingga akhirnya Cucun menyampaikan permohonan maaf di hadapan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Ia menyatakan siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyukseskan Program MBG.