BGN Percepat Pembangunan 8.200 Dapur MBG di Wilayah 3T Kejar Target Nasional 2026

Bandung- Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah percepatan pembangunan sebanyak 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada tahun 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa skema akselerasi tersebut dilakukan untuk mengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Ia menilai percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak, mengingat capaian infrastruktur dapur gizi di kawasan 3T hingga akhir 2025 masih jauh dari target yang direncanakan.

“Di kawasan 3T itu, kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190 unit SPPG,” kata Dadan selepas Rakor Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu (17/12).

Untuk menutup kesenjangan ketersediaan infrastruktur tersebut, Dadan menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu keberhasilan program.

Oleh karena itu, ia memastikan proses seleksi pegawai, termasuk melalui jalur PPPK dan CPNS BGN yang menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT), saat ini tengah dipercepat guna mendukung operasional unit-unit baru.

“TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai,” ujar Dadan.

Ia memaparkan bahwa peta jalan BGN pada tahun depan akan menitikberatkan pada pemerataan layanan antarwilayah. Selain membangun 8.200 SPPG di daerah terpencil, BGN juga menargetkan pengoperasian sedikitnya 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi dan wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi.

“Sehingga, total ada 32.000 sampai 33.000 SPPG yang melayani 82,9 juta masyarakat,” ucap Dadan.

Adapun untuk target jangka pendek hingga akhir 2025, BGN terus mengupayakan penyelesaian pendirian 19.000 SPPG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam rapat koordinasi tersebut, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian utama. Dadan mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur penyedia layanan MBG.

“Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur agar ada percepatan lagi,” ucapnya.

Berdasarkan data BGN di Jawa Barat, dari total 1.548 SPPG yang mengajukan sertifikasi, baru sekitar 900 dapur yang dinyatakan lolos dan resmi mengantongi SLHS sebagai jaminan pemenuhan standar kesehatan makanan yang didistribusikan kepada masyarakat.