BGN Hentikan Sementara Operasional SPPG Kota Soe 1 Usai Insiden Keamanan Pangan

Kupang - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah cepat dengan memberhentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Soe 1 hingga hasil laboratorium resmi terbit dan seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi. “Kami telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor 585/D.TWS/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025, tentang Pemberhentian Operasional SPPG Kota Soe 1, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten TTS,” ujar Ketua Tim Investigasi Independen BGN, Karimah Muhammad, dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (7/10).

Keputusan tersebut muncul setelah tim investigasi melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi pasca terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) insiden keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Soe pada Jumat (3/10).

Dalam peristiwa itu, sebanyak 384 penerima manfaat mengalami keluhan mulai dari mual, muntah, pusing, hingga sesak napas setelah mengonsumsi soto ayam suwir yang diproduksi oleh SPPG Kota Soe 1. “Kejadian itu diduga disebabkan oleh kesalahan dalam pengolahan dan penyimpanan bahan pangan, khususnya daging ayam, yang tidak memenuhi standar keamanan pangan,” ungkap Karimah.

Temuan Lapangan

Tim investigasi mencatat bahwa pada 1 Oktober, SPPG sempat membatalkan proses pengolahan karena daging ayam beku yang diterima tidak layak digunakan, sementara bahan baku lainnya belum terpenuhi. Baru pada 2 Oktober, mereka kembali memperoleh pasokan ayam beku dari pemasok yang sama dengan kondisi yang terlihat baik. Setelah dibiarkan berada pada suhu ruang, daging tersebut kemudian diolah menjadi menu soto ayam suwir. Ahli gizi dan kepala SPPG turut melakukan pengecekan kesiapan bahan sejak pukul 07.00 pagi.

Kegiatan pemorsian makanan dimulai pukul 06.20 pagi pada 3 Oktober. Saat itu juga dilakukan uji organoleptik dan dinyatakan layak konsumsi. Makanan kemudian disalurkan ke sekolah-sekolah dan Posyandu di wilayah tersebut.

Namun laporan pertama muncul sekitar pukul 13.30 dari SD GMIT 2 Soe, menyebut sejumlah siswa mengalami muntah dan pusing. Dari total 3.005 paket makanan yang didistribusikan, 384 orang terdampak dengan attack rate 12,81 persen.

Kasus terbanyak ditangani di SD GMIT 2 Soe dan RSUD Soe. Gejala yang dialami para penerima manfaat meliputi mual, muntah, pusing, hingga diare dan sesak napas. Tim menemukan bahwa tingkat attack rate berbeda-beda antar sekolah, dengan angka tertinggi di TK Oenasi dan SD GMIT 2 Soe, sementara sekolah seperti SMP Negeri 1 dan PAUD Bethania tidak mencatat adanya kasus.

Karimah menjelaskan bahwa ketimpangan tersebut dapat mengindikasikan adanya distribusi paparan yang tidak seragam, yang kemungkinan disebabkan oleh suhu penyimpanan yang tidak tepat atau variasi kualitas bahan pangan. Ia menambahkan bahwa relawan dapur juga sempat mencicipi makanan yang sama. "Relawan dapur yang ikut mencicipi makanan tidak mengalami gejala," ujarnya.

Langkah Penanganan dan Rekomendasi

Setelah insiden terkonfirmasi, SPPG Kota Soe 1 langsung menghentikan seluruh distribusi makanan. Para pasien mendapatkan perawatan dan mulai dipulangkan secara bertahap sejak 4 Oktober dalam kondisi membaik. BGN kemudian menegaskan kembali penghentian operasional SPPG Kota Soe 1 hingga seluruh hasil laboratorium keluar dan langkah perbaikan wajib diterapkan.

Tim Investigasi BGN meminta SPPG Kota Soe 1 melakukan tracing selama 2×24 jam untuk memastikan tidak muncul kasus lanjutan, serta menjalankan pemantauan lapangan secara terus-menerus. Pengawasan terhadap pengolah makanan MBG juga harus diperketat, baik di dapur maupun titik distribusi.

Rekomendasi lain adalah mewajibkan seluruh dapur penyedia MBG mengikuti pelatihan ulang mengenai higiene dan sanitasi dapur, serta memastikan semua fasilitas memperoleh Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk menjamin standar keamanan pangan.

Tim juga menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui sumber kontaminasi secara pasti, sekaligus menetapkan langkah perbaikan jangka panjang. “Seluruh pihak penyelenggara MBG diharapkan memperkuat sistem pengawasan mutu dan pelatihan keamanan pangan agar kejadian serupa tidak terulang di wilayah lain,” kata Karimah.