BGN Hentikan Operasional Dua SPPG di Cisarua Usai KLB Keamanan Pangan SMPN 1 Cisarua

Kab. Bandung Barat - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Cisarua, Bandung Barat. Keputusan ini diambil setelah BGN menurunkan Tim Investigasi Independen bersama Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) untuk menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait insiden keamanan pangan yang menimpa siswa SMP Negeri 1 Cisarua pada Selasa lalu.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan bahwa pihaknya segera mengambil langkah responsif untuk menangani situasi dan memastikan para siswa mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.

"Kami sangat menyesalkan insiden ini. Kami telah mengirim tim investigasi untuk memastikan penyebabnya dan memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan penanganan yang layak," kata Nanik, di Jakarta, Jumat (17/10).

Ia menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.

“Program MBG adalah bentuk tanggung jawab negara untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, aspek keamanan pangan tidak bisa ditawar, dan harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Nanik menambahkan bahwa pembinaan dan pengawasan akan terus diperkuat di seluruh satuan layanan MBG.

“Kami pastikan standar kebersihan dan keamanan pangan diterapkan secara ketat agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.

Temuan Tim Investigasi

Tim Investigasi Independen BGN melakukan pemeriksaan langsung ke dua dapur MBG yang terlibat dalam pendistribusian makanan, yakni SPPG Cisarua Jambudipa 1 dan SPPG Cisarua Pasirlangu, yang keduanya berada di bawah Yayasan Tarbiyatul Qur’an Cisarua (TARBIQU), pada Kamis (16/10).

Ketua Tim Investigasi, Karimah Muhammad, menjelaskan bahwa pada 14 Oktober 2025, sebanyak 115 siswa SMP Negeri 1 Cisarua mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah mengonsumsi menu MBG dari SPPG Cisarua Jambudipa 1. Menu hari itu mencakup ayam black pepper, tahu goreng, tumis wortel brokoli, serta buah melon.

Pada hari berikutnya, 15 Oktober 2025, terdapat 7 siswa tambahan yang mengalami gejala serupa. Tiga di antaranya adalah penerima layanan MBG dari SPPG Cisarua Jambudipa 1, sementara empat lainnya berasal dari SPPG Cisarua Pasirlangu yang menyajikan menu ayam yakiniku, edamame, tempura jamur tiram, dan semangka.

Jumlah siswa terdampak hingga Rabu, 15 Oktober 2025 pukul 23.41 WIB, mencapai 502 orang. Dari jumlah tersebut, 452 siswa sudah dipulangkan dan menjalani rawat jalan, sedangkan 50 siswa lainnya masih menjalani perawatan inap. Pada Kamis, 16 Oktober 2025, jumlah siswa yang masih dirawat menurun menjadi 6 orang di RSUD Lembang. Namun pada Jumat, 17 Oktober 2025, tiga siswa yang sebelumnya pulang kembali harus dirawat di RS Dustira. “Jadi hari ini masih ada 9 orang yang dirawat inap,” kata Raniah Salsabila, anggota Tim Investigasi Independen BGN.

Tim Investigasi menduga adanya potensi kontaminasi silang dari bahan pangan yang digunakan kedua dapur. Selain itu, disebut adanya keterlambatan dalam penghentian distribusi dari SPPG Cisarua Jambudipa 1 meski laporan KLB telah diterima sejak pukul 10.00 WIB.

“KLB terjadi berselang 1 hari, menandakan kemungkinan kontaminasi bahan baku terutama daging ayam atau bahan olahan yang sama. Higienitas dapur dan lingkungan yang kurang baik juga jadi kemungkinan penyebab. Sementara keputusan penghentian distribusi SPPG Cisarua Jambudipa 1 yang terlambat setelah laporan KLB jam 10 pagi dari SMPN 1 Cisarua, menambah risiko,” kata Karimah.

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, kedua dapur diketahui belum sepenuhnya memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan. Di SPPG Cisarua Pasirlangu, tim bahkan menemukan area dapur yang berdekatan dengan kebun warga serta keberadaan banyak lalat. Keduanya juga masih menggunakan air PDAM sebagai air baku untuk mencuci bahan makanan.

Melihat kondisi tersebut, BGN akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara operasional kedua SPPG tersebut. SPPG Cisarua Jambudipa 1 dan Pasirlangu diminta segera melakukan perbaikan infrastruktur dapur, meningkatkan standar kebersihan dan sanitasi, serta membenahi manajemen distribusi. Selain itu, keduanya diwajibkan memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum dapat kembali beroperasi.