BGN dan Komisi IX DPR RI Tinjau SPPG Jambudipa Usai KLB, Evaluasi Menyeluruh Dilakukan

Kab. Bandung Barat - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jambudipa 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menyusul terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait insiden keamanan pangan yang berdampak pada sejumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati (Hida), menyampaikan bahwa proses penelusuran penyebab KLB saat ini sedang dilakukan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan daerah. Pemeriksaan laboratorium diperkirakan memerlukan waktu antara satu hingga dua minggu.

“Dugaan sementara mengarah pada makanan yang dikemas dalam kondisi masih panas sehingga terjadi proses fermentasi dan menimbulkan bau tidak sedap. Hasil penyelidikan resmi akan disampaikan setelah pemeriksaan Labkesda dan BPOM selesai,” ujar Hida, Kamis (16/10).

Pada hari berlangsungnya KLB, menu yang diberikan kepada penerima manfaat terdiri dari nasi putih, tumis wortel brokoli, ayam blackpepper, tahu goreng, dan buah melon.

Dalam kunjungan tersebut, sejumlah catatan penting ditemukan oleh tim BGN dan Komisi IX DPR RI. Ruang cuci ompreng dinilai kurang memadai karena ukurannya terlalu pendek dan ventilasi yang minim akibat adanya alat pengering berbahan gas. Selain itu, proses pencucian ompreng masih dilakukan di lantai dengan saluran air pembuangan yang terhubung dari WC ruang cuci.

Area dapur juga direkomendasikan untuk menambah sirkulasi udara melalui pemasangan exhaust fan serta penambahan kipas angin. Tirai kuning yang terpasang di dapur perlu diganti untuk mencegah masuknya lalat. Ompreng yang digunakan disebut belum sesuai dengan juknis terbaru MBG, sementara alur higienitas dari tahap penerimaan bahan baku hingga pencucian masih perlu penyempurnaan, meski sumber air telah menggunakan PDAM.

Dalam penilaian terakhir, SPPG Jambudipa mendapat Indeks Kepatuhan Lingkungan (IKL) sebesar 85, yang masuk kategori baik. Namun, peningkatan pada beberapa aspek teknis tetap diperlukan.

“Kami bersama Komisi IX DPR RI telah memberikan masukan teknis agar dapur SPPG Jambudipa segera memperbaiki ruang cuci ompreng dan memperluas area kerja. BGN akan memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan dan higienitas nasional,” kata Hida.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh atas temuan tersebut.

“Kami memastikan, kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi alur distribusi makanan, standar kebersihan dapur, maupun kualitas bahan pangan,” kata Cellica.

Akibat adanya dugaan insiden keamanan pangan yang berasal dari SPPG Jambudipa 1 Cisarua, operasional dapur tersebut dihentikan sementara hingga proses pemeriksaan dan perbaikan fasilitas selesai.

“Kejadian di Jambudipa 1 menjadi perhatian serius bagi BGN. Kami terus mengevaluasi secara menyeluruh agar pelayanan program MBG berjalan aman, sehat, dan sesuai standar,” ujar Hida.

SPPG Jambudipa Cisarua mulai beroperasi sejak 24 Februari 2025 dan melayani 3.995 penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, 346 adalah kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta 506 merupakan kategori siswa kelas kecil. KLB berawal dari laporan sekolah mengenai masakan ayam yang tercium bau tidak sedap, kemudian disusul laporan siswa yang mengalami keluhan pusing dan nyeri perut.

Total 502 siswa sempat dibawa ke fasilitas kesehatan. Dari 56 siswa yang sempat dirawat di RSUD Lembang, saat ini tersisa 6 orang yang masih dalam perawatan.