BGN dan Komisi IX DPR RI Temukan Sejumlah Catatan Pembenahan Dapur MBG di Bandung Barat

Kab. Bandung Barat - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, melakukan peninjauan ke beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Kamis (16/10). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan.

Dari hasil pengecekan langsung, ditemukan bahwa sejumlah fasilitas dapur MBG di wilayah tersebut masih membutuhkan perbaikan, terutama terkait aspek sanitasi dan ventilasi ruang memasak.

“Dapur ini sebenarnya sudah beroperasi sejak 24 Februari 2025. Namun dari hasil peninjauan, ada beberapa hal yang perlu segera dibenahi. Dari sisi infrastruktur, ruang dapur terbilang terlalu pendek dan minim ventilasi sehingga sirkulasi udara kurang optimal. Memang, sumber air yang digunakan sudah berasal dari PDAM, namun kami menilai tetap perlu tambahan exhaust fan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ruang masak,” ujar Cellica.

Selain kondisi dapur yang belum ideal, Cellica juga menyoroti proses pencucian ompreng yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar kebersihan. Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa dugaan sementara insiden keamanan pangan di SMP Negeri 1 Cisarua diperkirakan dipicu oleh makanan panas yang langsung ditutup rapat sehingga mempercepat proses pembusukan.

“Dari keterangan petugas lapangan, diduga keracunan terjadi karena makanan dalam kondisi masih panas langsung ditutup rapat, sehingga menimbulkan proses pembusukan dini,” ungkapnya.

Komisi IX DPR RI kemudian meminta agar BGN dan SPPG setempat segera melakukan evaluasi menyeluruh atas temuan tersebut, mulai dari alur distribusi makanan hingga pemenuhan juknis terbaru terkait kebersihan dan kualitas bahan pangan.

“Seluruh tim lapangan kami minta untuk memperbaiki sistem agar sesuai juknis terbaru, demi menjamin Program MBG ini benar-benar aman, higienis, dan menyehatkan bagi seluruh penerima manfaat,” pungkas Cellica.

Menanggapi hasil evaluasi lapangan tersebut, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan langkah pembinaan yang lebih kuat.

“BGN berterima kasih atas masukan dari Komisi IX DPR RI. Kami akan memperkuat pembinaan terhadap seluruh satuan layanan agar pelaksanaan MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Tujuannya agar tidak ada lagi insiden yang membahayakan kesehatan penerima manfaat,” ujar Hida dalam kesempatan itu.

Hida menambahkan bahwa BGN juga akan mempercepat audit keamanan pangan di seluruh dapur MBG, terutama di wilayah yang baru berjalan.

“Kami ingin memastikan setiap dapur memenuhi standar higienitas dan kelayakan sesuai pedoman pelaksanaan program,” tegasnya.