Bank BJB Perkuat Pembiayaan SPPG untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Bandung - Sektor perbankan, termasuk Bank BJB, menunjukkan dukungan kuat terhadap upaya peningkatan gizi anak melalui penyediaan pembiayaan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini sejalan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari strategi nasional menuju generasi emas 2045.

Komitmen tersebut ditegaskan Pemimpin Cabang Bank BJB Tasikmalaya, Anet Yulisthian, dalam forum diskusi bertema "MBG: Antara Fakta, Harapan, dan Solusi" di Tasikmalaya. Ia menyatakan bahwa Bank BJB siap menjadi mitra strategis dalam menyediakan skema pembiayaan investasi untuk pembangunan maupun penguatan SPPG sebagai pusat pengolahan makanan MBG.

"Kami melihat program MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi, tapi juga investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bank BJB siap mendukung melalui pembiayaan pendirian, renovasi, hingga refinancing dapur gizi (SPPG) di berbagai daerah," kata Anet dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/10).

Dalam forum yang diprakarsai Lembaga Kajian Kemasyarakatan dan Optimalisasi Pemerintah Daerah (LK2OPD) itu, Anet menjelaskan bahwa fasilitas pembiayaan tersebut dirancang untuk membantu yayasan, mitra pelaksana, dan lembaga terkait dalam mempercepat pengadaan dapur gizi yang layak dan higienis.

"Bank BJB juga menilai bahwa pengelolaan SPPG secara profesional dapat mendorong tumbuhnya ekosistem pangan sehat, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ekonomi lokal dan kemandirian pangan daerah," ujarnya.

Dengan jaringan layanan yang luas di Jawa Barat dan sejumlah wilayah lainnya, Bank BJB menegaskan kesiapannya menjadi mitra pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi anak sekolah dapat berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan.

Ketua LK2OPD, Asep Heru, menyoroti pentingnya peningkatan literasi publik untuk menjaga kepercayaan terhadap pelaksanaan MBG, terlebih ketika muncul berbagai narasi negatif di media sosial.

"MBG adalah langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki asupan gizi anak-anak. Perlu komunikasi yang seimbang agar masyarakat memahami tujuan utamanya karena itu forum tersebut digelar," ujarnya.

Forum diskusi yang berlangsung Sabtu (11/10) tersebut menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, serta tokoh masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Wahid, turut menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan elemen penting untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program MBG.

Para narasumber seperti Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Jawa Barat, Dede Rahayu; praktisi kuliner, Asep Fitriadi; dan perwakilan media, Oki Fathuzzaman, juga sepakat bahwa penguatan kelembagaan, pembiayaan inklusif, serta manajemen lapangan yang efektif menjadi pilar utama dalam menyukseskan MBG.