Akselerasi MBG di Jawa Tengah: Menyatukan Keamanan, Gizi, dan Kesempatan Kerja

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah terus melaju dengan cepat. Per 16 Oktober 2025, sudah tercatat 5.750.525 penerima manfaat, mencakup siswa TK hingga SMA/SMK, santri pondok pesantren, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program yang digagas pemerintah pusat ini menunjukkan komitmen serius dalam memastikan masyarakat mendapatkan makanan bergizi dan aman.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah pun terus bertambah, tercatat sebanyak 1.836 unit, terdiri dari SPPG Mitra, SPPG Polri, SPPG TNI, dan SPPG Ponpes. Keberadaan SPPG ini tidak hanya berfungsi sebagai dapur komunitas untuk menyalurkan makanan, tetapi juga menjadi pusat pengawasan kualitas pangan, pelatihan SDM, dan penciptaan lapangan kerja lokal.

Pada Jumat, 17 Oktober 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam peresmian SPPG Polrestabes Semarang, yang berlokasi di kompleks Asrama Polisi Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang.

Bersamaan dengan peresmian ini, Kapolri juga meluncurkan operasional 35 unit SPPG serta groundbreaking untuk kurang lebih 27 SPPG baru. Dengan tambahan ini, total SPPG Polri di Jawa Tengah mencapai 100 unit. Kapolri menegaskan bahwa SPPG yang dibangun di Jawa Tengah dapat memberikan manfaat bagi 400 ribu penerima manfaat serta membuka peluang kerja bagi sekitar 5.000 orang.

“Saat ini kami terus melakukan pembangunan, kita masuk ke 672 SPPG dan terus akan kita laksanakan untuk bisa mencapai target 1.000 lebih SPPG se-Indonesia,” ujar Kapolri.

Lebih jauh, Kapolri menekankan penerapan SOP ketat terkait higienitas dan kualitas makanan di seluruh SPPG Polri. Personel yang bertugas di SPPG wajib mengawal setiap tahap distribusi, mulai dari persiapan hingga pasca makan, untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Pantauan harian dianggap sebagai kunci agar program ini berjalan efektif.

Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa MBG adalah program pemerintah pusat yang perlu didukung penuh oleh pemerintah daerah. Dalam rangka akselerasi, Pemprov Jateng membentuk Satgas MBG untuk mempercepat pembangunan SPPG serta menyiapkan posko aduan 24 jam di setiap kabupaten/kota untuk menampung keluhan atau laporan terkait program.

“Pengawasan keamanan pangan yang telah dilaksanakan di SPPG wilayah kami terus diperkuat. Kami mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), yang telah disosialisasikan secara masif di seluruh kabupaten/kota,” jelas Luthfi.

Posko aduan ini menjadi jembatan antara masyarakat, sekolah, dan pengelola SPPG. Dengan saluran komunikasi yang terbuka, setiap masalah—mulai dari menu yang kurang bervariasi hingga dugaan pelanggaran standar kebersihan—dapat segera ditindaklanjuti.

Selain aspek kesehatan dan gizi, MBG juga membuka peluang ekonomi lokal. Setiap SPPG menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari juru masak bersertifikat, staf distribusi, hingga pengawas dapur. Program ini tidak hanya memastikan makanan bergizi sampai ke tangan penerima manfaat, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ahmad Luthfi menekankan, “MBG bukan hanya soal memberi makan bergizi, tetapi juga soal pemberdayaan masyarakat dan penumbuhan ekonomi lokal. Dengan keberadaan SPPG, kita sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan komunitas.”

Pemerintah juga mengkombinasikan MBG dengan kegiatan edukasi gizi, sehingga penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah, dapat belajar tentang pentingnya pola makan sehat. Dengan pendekatan ini, MBG menjadi lebih dari sekadar distribusi makanan, melainkan juga sarana pendidikan kesehatan yang menyeluruh.

Dengan penerapan sistem pengawasan ketat, pembangunan SPPG yang masif, serta keterlibatan aktif masyarakat dan aparat keamanan, Jawa Tengah menargetkan cakupan MBG yang semakin luas. Program ini diharapkan dapat menjadi model bagi provinsi lain dalam menggabungkan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal.

“Kami berharap semua pihak dapat terus mendukung MBG, dari pemerintah daerah hingga masyarakat desa. Kolaborasi ini adalah kunci agar setiap anak, ibu hamil, dan balita menerima manfaat maksimal dari program ini,” ujar Luthfi menutup pernyataannya.

Kehadiran MBG yang menyeluruh di Jawa Tengah, dengan standar higienitas tinggi dan pengawasan ketat, diharapkan dapat menjadikan program ini bukan hanya aman dan bergizi, tetapi juga berkelanjutan, berdampak sosial-ekonomi, serta menciptakan generasi sehat dan cerdas.