Satu Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran Menjalankan Program MBG Telah Menjangkau Lebih dari 36,7 Juta Penerima Manfaat

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga 20 Oktober 2025, lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan layanan ini menjadi tulang punggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus diperluas.

Program tersebut telah memberi manfaat kepada 36.773.520 penerima, mulai dari anak PAUD, siswa SD hingga SMA, hingga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan layanan gizi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, “Capaian lebih dari 12.500an SPPG aktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata. Setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (20/10).

Ia menegaskan bahwa perluasan SPPG terus dilakukan, terutama untuk menjangkau wilayah 3T.

“Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi,” katanya.

Momentum satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam memperkuat fondasi kesejahteraan melalui pemenuhan gizi nasional. Program MBG menjadi salah satu program yang paling dirasakan manfaatnya, khususnya oleh anak-anak dan masyarakat rentan.

Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, program ini juga berdampak pada peningkatan lapangan kerja di berbagai daerah. Dadan menyampaikan bahwa banyak tenaga lokal terserap di SPPG, mulai dari juru masak, petugas distribusi, staf administrasi, hingga petugas kebersihan.

Selain membuka lapangan kerja, ribuan pemasok bahan pangan lokal juga ikut terlibat. Hal ini mendorong tumbuhnya pengusaha baru, terutama dari sektor UMKM. Banyak pelaku usaha kecil kini menjadi penyedia bahan pangan, rempah, hingga jasa pengemasan untuk kebutuhan MBG.

“Program MBG menumbuhkan ekosistem kewirausahaan baru. Kita lihat tumbuhnya pelaku usaha lokal yang sebelumnya tidak terlibat dalam sektor pangan kini ikut berpartisipasi, baik sebagai supplier maupun penyedia jasa pendukung,” ucapnya.

Program ini pun mendorong berkembangnya industri pendukung seperti produsen food tray (ompreng), alat makan, perlengkapan dapur, hingga rapid test untuk pemeriksaan keamanan pangan. Menurut Dadan, keberadaan industri turunan ini memperkuat keberlanjutan ekosistem MBG ke depan.

Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa penguatan regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik terus dilakukan agar program prioritas pemenuhan gizi ini tetap berjalan sesuai aturan dan mendapat dukungan masyarakat.

“BGN memastikan seluruh pelaksanaan program di lapangan berpedoman pada regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kami juga aktif melakukan pembinaan terhadap SPPG di daerah agar pengelolaan dapur dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan,” ujar Hida.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi perhatian utama.

“Kami membuka kanal pengaduan serta melakukan diseminasi informasi secara berkala untuk memastikan masyarakat dapat mengakses data, memahami tujuan program, dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Kolaborasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG,” pungkasnya.