Prabowo Minta Disiplin Prosedur Program Makan Bergizi Gratis Diperketat Mulai 2026

Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peningkatan disiplin prosedur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan retret Kabinet Merah Putih atau taklimat awal tahun yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan teknis program agar berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Menurutnya, Kepala Negara menginginkan setiap tahapan MBG dijalankan dengan kedisiplinan yang lebih tinggi.

“Presiden menghendaki agar disiplin prosedur dalam program ini benar-benar ditingkatkan,” ujar Prasetyo di Hambalang.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan Badan Gizi Nasional (BGN), masih ditemukan sekitar 15 kejadian selama pelaksanaan MBG pada Desember lalu. Presiden pun meminta agar kejadian serupa dapat dicegah semaksimal mungkin ke depannya.

Dari sisi anggaran, Prasetyo memastikan tidak terdapat hambatan berarti. Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

“Secara umum, baik dari aspek teknis maupun anggaran, tidak ada kendala besar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” kata Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan standar zero defect atau tanpa cacat dalam pelaksanaan MBG, sekaligus memastikan pemerataan penerima manfaat mulai tahun 2026.

Dalam taklimat tersebut, Presiden menerima laporan bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat sejak mulai dijalankan pada 6 Januari 2025.

“Program ini kita mulai 6 Januari 2025, dan per hari ini, 6 Januari 2026, sudah mencapai 55 juta penerima manfaat,” ujar Presiden.

Prabowo menilai MBG sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan gizi nasional yang bersifat mendesak. Meski tingkat keberhasilan program secara statistik diklaim mencapai 99,99 persen, Presiden menegaskan bahwa setiap kekurangan tetap harus dibenahi.

“Kita mengharapkan zero defect. Kita tidak boleh puas meskipun kekurangannya hanya nol koma sekian persen,” tegasnya.

Presiden menambahkan, pengawasan dan pengamanan program akan terus diperketat guna memastikan pelaksanaan yang lebih merata dan tepat sasaran di seluruh wilayah.