Pemkot Padang Tegaskan SPPG Harus Patuh SOP demi Cegah Insiden MBG

Padang - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat, kembali mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk benar-benar disiplin mengikuti prosedur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah terulangnya kasus keracunan dan persoalan serupa di lapangan.

"Setiap SPPG perlu terus konsisten dalam melaksanakan standar operasional prosedur penyajian MBG agar tidak terjadi lagi kasus serupa," kata Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, di Padang, Jumat (10/10).

Andree menuturkan bahwa salah satu prosedur penting yang tidak boleh diabaikan adalah memastikan makanan yang akan diserahkan kepada peserta didik dalam kondisi aman, layak konsumsi, dan bukan produk kedaluwarsa. Ia juga menekankan perlunya menjaga kebersihan ompreng tempat makan MBG agar tidak menjadi tempat tumbuhnya bakteri yang berpotensi mengganggu kesehatan.

Menurut Andree, program MBG yang diprakarsai Presiden Prabowo Subianto membawa misi besar. Program ini tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi sekaligus mengemban tujuan besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itu, ia mengajak semua pihak turut mengawal pelaksanaannya agar tidak muncul kembali insiden keracunan maupun gangguan kesehatan lainnya. Ia menilai kebijakan ini memberikan pengaruh positif, termasuk dalam membentuk kedisiplinan anak sejak dini.

Andree mengatakan MBG juga menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang sudah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia, seperti kebiasaan mencuci tangan, merawat kebersihan diri, hingga makan bersama secara tertib.

"MBG tidak saja tentang makan, tetapi juga ada nilai pendidikan di sana," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Pemantauan Lapangan MBG dari Kementerian Sekretariat Negara RI melakukan kunjungan ke Kota Padang untuk melihat langsung bagaimana program unggulan Presiden Prabowo tersebut dijalankan. Selain berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan, tim juga meninjau dapur SPPG dan sejumlah sekolah penerima manfaat untuk menggali masukan mengenai pelaksanaannya.