Mendikdasmen Buka Peluang Sekolah Kelola Dapur Sendiri dalam Program MBG

Kudus - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan berpotensi tidak lagi terpusat sepenuhnya. Ia menyebutkan adanya kemungkinan sekolah tertentu dapat menyelenggarakan layanan makan bergizi secara mandiri melalui konsep school kitchen.

Hal tersebut diungkapkannya usai menghadiri seminar Teaching, Linguistics, Culture and Education Conference (Telcecon) #5 yang digelar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muria Kudus (UMK) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (7/10).

"Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan MBG resmi diterbitkan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa konsep school kitchen memungkinkan sekolah-sekolah yang dinilai siap untuk mengelola penyediaan makanan bergizi sendiri. Penilaian tersebut nantinya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan syarat dan standar tertentu. Menurutnya, hal ini sedang dibahas sebagai bagian dari penyempurnaan sistem pelaksanaan MBG.

"Sehingga, tidak semuanya harus melalui cara seperti yang sekarang ini ada. Tapi, ini masih kami bicarakan di rapat lintas kementerian. Bagaimana finalnya, kita tunggu sampai Perpresnya keluar. Apapun hasilnya, kami akan mengikuti dan melaksanakannya," katanya.

Abdul Mu’ti menegaskan kembali bahwa MBG merupakan salah satu prioritas nasional Presiden Republik Indonesia dan kementeriannya berada dalam posisi mendukung penuh implementasinya.

"Program MBG ini merupakan prioritas Bapak Presiden. Karena itu, Kementerian kami berada dalam posisi mendukung pelaksanaannya," ujarnya.

Terkait sejumlah insiden keracunan makanan yang dialami peserta didik di beberapa daerah, ia menyampaikan keprihatinannya. Ia mengatakan bahwa pemerintah terus mengupayakan penyempurnaan mekanisme agar program berjalan aman.

"Kami menyampaikan keprihatinan atas terjadinya peristiwa keracunan itu. Kami sudah beberapa kali rapat lintas kementerian untuk memperbaiki pelaksanaan MBG agar aman dan dapat terlaksana sesuai harapan Bapak Presiden," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa pelaksana utama program tetap berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki dua tugas besar, yakni menjadi penerima manfaat dan mitra pelaksana di sekolah-sekolah.

"Targetnya secara bertahap program ini akan memberi manfaat bagi sekitar 55 juta murid di seluruh Indonesia. Kementerian kami berperan sebagai mitra pelaksana di sekolah," jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menambahkan bahwa kementeriannya tidak memegang data pelaksanaan lapangan karena seluruh basis data dan evaluasi berada sepenuhnya di bawah kewenangan BGN.