Membangun Generasi Sehat Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

Di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10/2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan capaian signifikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 1 Oktober 2025, tercatat 10.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri, melebihi target awal yang ditetapkan sebesar 10.000 SPPG.

“Kita berhasil membentuk 10.012 SPPG. Jadi di akhir September itu kita menargetkan 10.000 SPPG, Alhamdulillah terbentuk 10.012. Jadi, kita melebihi target 12,” ujar Dadan dalam rapat kerja tersebut.

Keberhasilan ini bukan sekadar angka. Pendirian SPPG membawa dampak langsung pada pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia, serta mendorong penyerapan anggaran BGN untuk program MBG. Dadan menambahkan, setiap SPPG yang berdiri menyerap dana antara Rp900 juta hingga Rp1 miliar, sehingga dalam lima hari setelah pencapaian ini, penyerapan anggaran diperkirakan meningkat hingga Rp5 triliun.

Pendirian ribuan SPPG ini menandai langkah konkret pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk mengonsumsi makanan bergizi. SPPG berfungsi sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil.

Menurut Dadan, SPPG tidak hanya menghadirkan makanan sehat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya gizi seimbang. Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah, pemerintah berharap penyebaran gizi yang merata dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Untuk wilayah 3T, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya pembentukan satuan tugas (satgas) yang fokus pada percepatan pembangunan SPPG. Hingga September 2025, tercatat 141 satgas dibentuk di tingkat kabupaten, khusus untuk memastikan SPPG dapat berdiri di lokasi-lokasi sulit dijangkau.

“Satgas konsentrasi di 3T ada 141 satgas di tingkat kabupaten yang ada, mereka tugas utamanya memfasilitasi mulai dari menyiapkan lahan untuk SPPG, entah dari pemerintah daerah maupun mitra,” ujar Mendagri.

Wilayah 3T kerap menghadapi tantangan berupa kondisi alam yang sebagian besar berupa hutan, pegunungan, atau pulau-pulau terpencil. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi kunci. Kementerian PU bertanggung jawab membangun fasilitas fisik SPPG, sementara Kemendagri menyiapkan lahan dan menyesuaikan lokasi pembangunan sesuai kondisi lokal.

Dadan Hindayana menegaskan, keberhasilan pembangunan SPPG tidak lepas dari strategi kemitraan lintas sektor. Untuk wilayah aglomerasi dan 3T, BGN mengandalkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Muhammadiyah, asosiasi pengusaha, dan organisasi masyarakat lainnya.

“Untuk daerah terpencil yang mitranya tidak sampai 1.000, setiap pemerintah daerah membentuk satgas sesuai arahan Mendagri untuk mendaftar berapa jumlah SPPG yang bisa dibangun,” tambah Dadan.

Pendekatan ini tidak hanya mempercepat pembangunan SPPG, tetapi juga memastikan keterlibatan masyarakat lokal, meningkatkan kapasitas tenaga pengelola, dan menciptakan peluang ekonomi setempat. Tenaga lokal yang terlibat dalam SPPG memperoleh pekerjaan sekaligus belajar mengelola dapur bergizi dengan standar higienis dan gizi seimbang.

Setiap SPPG dirancang sebagai pusat distribusi makanan bergizi yang memenuhi standar nutrisi anak-anak dan ibu hamil. Menu disusun dengan memperhatikan keseimbangan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral agar setiap penerima manfaat mendapatkan gizi yang optimal.

Keberadaan SPPG juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan pengadaan bahan baku dari petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi, program MBG menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjawab tantangan kemiskinan dan stunting di wilayah rawan gizi.

Dadan menekankan bahwa program ini lebih dari sekadar penyediaan makanan. “Setiap SPPG berperan sebagai dapur komunitas, tempat anak-anak dan ibu hamil mendapatkan makanan bergizi, sekaligus menjadi pusat ekonomi lokal,” ujarnya.

Dengan pencapaian 10.012 SPPG, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memastikan program MBG tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk kualitas generasi muda Indonesia. Ke depan, fokus akan tetap pada pengembangan SPPG di wilayah 3T, peningkatan kapasitas pengelola, dan inovasi menu bergizi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Keberhasilan MBG membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah pusat, daerah, TNI, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat—dapat menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Anak-anak dan ibu hamil memperoleh hak dasar untuk gizi seimbang, masyarakat lokal mendapatkan peluang ekonomi, dan pemerintah mampu membangun generasi sehat yang siap berkontribusi pada pembangunan nasional.

Seperti ditegaskan Dadan Hindayana, SPPG adalah fondasi nyata dari Program Makan Bergizi Gratis. Dengan fondasi ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun generasi cerdas, sehat, dan berdaya saing, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal dari desa hingga kota terpencil.