Makan Bergizi untuk Semua, Negara Hadir Menyapa yang Terpinggirkan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlahan mengubah cara negara memaknai kesejahteraan, bukan sekadar untuk yang kuat dan muda, melainkan juga bagi mereka yang selama ini terpinggirkan.

Kebijakan ini bukanlah sekadar program bantuan pangan. Ia adalah narasi baru tentang kehadiran negara yang lebih inklusif, menyentuh lapisan masyarakat paling rentan, dari anak jalanan hingga para lanjut usia, dari pemulung hingga guru honorer yang selama ini hidup dalam sunyi pengabdian.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa MBG tidak lagi dibatasi pada kelompok tertentu. Program ini berkembang mengikuti visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan tidak ada satu pun warga negara yang terlewat dari hak dasar untuk mendapatkan makanan bergizi.

“Ketika program MBG ini dirancang, Pak Prabowo ingin seluruh siswa bisa makan makanan bergizi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan sampai ada anak Indonesia yang tidak bisa makan. Beliau bahkan menginginkan agar semua orang miskin, disabilitas, para lansia, anak-anak putus sekolah, anak jalanan, anak-anak pemulung, semua menjadi penerima MBG," kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (5/12).

Pernyataan tersebut menandai perubahan paradigma besar dalam kebijakan pangan nasional. MBG kini bukan hanya soal gizi anak sekolah, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kemanusiaan.

Perluasan penerima manfaat MBG telah diatur secara resmi dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi fondasi hukum yang memperluas cakupan MBG ke berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh program serupa.

Penduduk lanjut usia, pemulung, anak jalanan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, hingga anak-anak putus sekolah kini masuk dalam daftar penerima manfaat. Dengan demikian, MBG tidak lagi bersifat sektoral, melainkan lintas usia, lintas profesi, dan lintas kondisi sosial.

Tak berhenti pada kelompok rentan secara ekonomi, MBG juga menyasar mereka yang selama ini berjuang di garis depan pendidikan. Para guru, baik negeri maupun swasta, tenaga honorer, hingga pengajar di pesantren salaf, kini masuk dalam cakupan program.

"Tak hanya itu, penerima MBG juga akan diperluas ke tenaga pendidik, termasuk guru sekolah negeri, tenaga honorer, guru swasta, ustadz atau pengajar pesantren, maupun santri di pesantren salaf yang tidak berafiliasi dengan Kementerian Agama."

Kebijakan ini menjadi bentuk pengakuan negara atas peran pendidik yang selama ini mengabdikan diri dengan fasilitas terbatas. Bagi banyak guru honorer, satu porsi makan bergizi bukan sekadar nutrisi, tetapi juga simbol perhatian dan penghargaan.

"Kader PKK dan posyandu juga menjadi penerima manfaat MBG," ujar dia.

Di balik distribusi jutaan porsi makan bergizi, terdapat kerja besar yang jarang terlihat publik: pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pembangunan SPPG difokuskan pada daerah terpencil agar distribusi MBG benar-benar merata.

"Sekarang sudah teridentifikasi ada 8.200 SPPG di daerah terpencil yang akan dibangun, dan yang sedang dalam proses itu 4.700 unit, sementara yang akan selesai di Bulan Desember 2025 kurang lebih 170 unit. Jumlah penerima manfaat MBG di daerah terpencil tidak lebih dari 3 juta orang di seluruh Indonesia," katanya.

SPPG menjadi tulang punggung program MBG. Dari dapur-dapur inilah makanan disiapkan, diawasi kualitas gizinya, lalu didistribusikan ke pelosok negeri yang selama ini sulit dijangkau.

BGN menyadari bahwa cakupan nasional memerlukan strategi bertahap. Untuk Desember 2025, pembangunan SPPG masih berfokus pada daerah aglomerasi dan sebagian wilayah terpencil.

"Ia mengemukakan, untuk Bulan Desember 2025, kemungkinan besar baru akan terbentuk 20 ribu SPPG di daerah aglomerasi, ditambah 170 unit di daerah terpencil."

Namun optimisme tetap dijaga. Dalam hitungan bulan, jaringan SPPG ditargetkan rampung secara nasional.

"Tetapi dalam dua bulan berikutnya, sekitar Januari-Februari 2026, kemungkinan besar seluruh SPPG sudah terbentuk, sehingga Maret atau April 2026, sebanyak 82,9 juta orang sudah bisa dicapai," ujar dia.

Angka tersebut mencerminkan skala ambisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kebijakan pangan Indonesia.

Pada akhir November 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian monumental program MBG. Lebih dari dua miliar porsi makanan telah diproduksi dan disalurkan kepada masyarakat.

‎"Tiap hari menerima makan, sudah 2 miliar makanan yang kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan," ujar Prabowo.

Capaian ini bahkan melampaui proyeksi awal sebesar 1,8 miliar porsi. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan potret kerja kolektif ribuan dapur, relawan, petugas gizi, dan aparatur negara di berbagai penjuru Indonesia.

Bagi seorang anak jalanan, satu piring makan bergizi mungkin menjadi satu-satunya asupan sehat hari itu. Bagi lansia, ia menjadi penguat tubuh yang mulai rapuh. Bagi guru honorer, ia adalah pengingat bahwa pengabdian mereka tidak dilupakan.

Program MBG menjelma menjadi lebih dari sekadar kebijakan publik. Ia adalah narasi tentang martabat, tentang hak dasar manusia untuk hidup layak, dan tentang negara yang berusaha hadir lebih dekat dengan warganya.

Di tengah tantangan distribusi, logistik, dan infrastruktur, MBG membuktikan bahwa keberpihakan pada yang lemah bukanlah utopia. Ia bisa diwujudkan, satu piring demi satu piring, dari dapur-dapur sederhana hingga pelosok negeri.