Komisi VIII Dorong Dapur SPPG Jadi Posko Tanggap Bencana untuk Bantu Korban Longsor di Sumatra

Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengusulkan agar dapur milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dimanfaatkan sebagai pusat tanggap bencana, khususnya untuk penyediaan makanan bagi warga terdampak longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Saya melihat Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menjadi posko logistik dan dapur umum darurat,” ujar Singgih dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (30/11).

Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Jumat (28/11) menunjukkan bahwa bencana di Sumatra telah merenggut 174 korban jiwa, sementara 79 lainnya masih belum ditemukan. Rincian korban menunjukkan Aceh sebagai wilayah dengan jumlah korban terbanyak, yakni 116 meninggal dan 42 hilang; kemudian Sumatera Utara dengan 35 meninggal dan 25 hilang; serta Sumatera Barat yang mencatat 23 korban tewas dan 12 hilang. Puluhan ribu keluarga juga dilaporkan harus mengungsi, termasuk 33.817 KK atau 119.988 jiwa di Aceh.

Melihat situasi tersebut, Singgih menekankan bahwa kebutuhan dasar para pengungsi, terutama akses terhadap makanan bergizi dan siap saji, harus ditempatkan sebagai prioritas utama. "Akses makanan siap saji dan nutrisi adalah kunci untuk memastikan para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, tetap bertahan dalam kondisi sulit ini," katanya.

Ia menilai bahwa dapur SPPG, yang selama ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memiliki potensi besar dalam situasi kedaruratan. Di beberapa daerah, seperti Padang, fasilitas ini sudah mulai dialihfungsikan secara sementara menjadi posko penyediaan makanan untuk warga yang terdampak.

"Program MBG hadir dengan infrastruktur dapur yang sudah terstandarisasi, memiliki rantai pasok bahan pangan, dan sumber daya manusia yang terlatih. Ini adalah aset nasional yang harus kita optimalkan. Pada masa damai, dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan di masa bencana, dapur ini dapat menjadi 'jantung' logistik makanan untuk korban terdampak," ujarnya.

Untuk memastikan pemanfaatan dapur SPPG berjalan maksimal dalam kondisi darurat, ia mendorong Kementerian Sosial dan BNPB mengeluarkan instruksi resmi agar SPPG di lokasi bencana otomatis berubah fungsi menjadi posko logistik makanan di bawah koordinasi BPBD setempat.

Singgih juga menilai perlunya penguatan kemampuan SDM SPPG dengan memberikan pelatihan khusus terkait penanganan logistik bencana. Dengan begitu, para juru masak dan pengelola dapur dapat bekerja lebih siap saat terjadi keadaan darurat. Ia menambahkan bahwa ketersediaan anggaran darurat dari APBN, terutama melalui Kementerian Sosial dan BNPB, harus disiapkan agar operasional dapur SPPG yang beralih fungsi dapat berjalan lancar.

Menurutnya, pemanfaatan dapur SPPG sebagai bagian dari respons bencana menunjukkan bagaimana program pemerintah dapat bergerak adaptif menghadapi situasi krisis. "Inovasi pemanfaatan Dapur SPPG ini menunjukkan bahwa program pemerintah dapat beradaptasi dan menjadi solusi di tengah krisis. Ini adalah wujud gotong royong dan negara hadir secara nyata di saat masyarakat sedang kesulitan. Mari kita satukan tekad dan energi untuk bangkit dan pulih lebih cepat," tutur Singgih.

Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan rasa belasungkawa mendalam kepada para keluarga yang terdampak musibah tersebut.
"Atas nama pribadi dan keluarga besar Komisi VIII DPR RI, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para keluarga korban yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Kita semua turut berduka. Di saat seperti ini, solidaritas dan gotong royong menjadi kekuatan utama kita untuk bangkit dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” ucapnya.