Kemendagri Kick Off PPPS 2026, Integrasikan MBG untuk Percepatan Penurunan Stunting

Samarinda - Kementerian Dalam Negeri menggelar Kick Off Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Tahun 2026 secara daring pada Senin (22/12/2025). Kegiatan ini didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.

Analis Kebijakan Urusan Kesehatan Kemendagri, Arifin Effendi Hutagalung, menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mengintegrasikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan agenda pencegahan stunting.

“Program MBG ini tidak hanya untuk cegah stunting, tapi juga meningkatkan prestasi belajar. Ini harus terintegrasi dengan penguatan layanan kesehatan primer, rujukan SDM kesehatan, hingga Jaminan Kesehatan Nasional,” ujar Arifin.

Ia menuturkan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan PPPS terletak pada keterpaduan perencanaan, penganggaran, serta akuntabilitas pelaksanaan program di daerah. Dalam hal ini, Kemendagri berperan memastikan seluruh kebijakan berjalan tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Arifin juga menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengamanatkan penurunan signifikan angka stunting sejak 2021 hingga 2024. Namun, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia, penurunan prevalensi stunting masih tergolong lambat.

Data menunjukkan prevalensi stunting pada 2021 tercatat sebesar 24,4 persen, kemudian menurun menjadi 21,6 persen pada 2022, 21,5 persen pada 2023, dan 19,84 persen pada 2024. Pada 2025, pemerintah menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan hingga 18,9 persen.

Melalui pelaksanaan PPPS 2026, Kemendagri mendorong integrasi yang lebih kuat antara program kesehatan dan pendidikan agar upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah meyakini kebijakan ini akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.