Insiden MBG di Indonesia Jadi Pelajaran, BGN Perkuat Pengawasan dan Mitigasi Risiko

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa insiden terkait keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah Indonesia merupakan tantangan yang serius dan membutuhkan perhatian khusus.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa fenomena serupa juga terjadi di sejumlah negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, selama satu dekade sejak 1990-1999, sekitar 16.000 anak terdampak insiden dalam program pemberian makanan berskala besar. Begitu pula di Brasil, hampir 26.143 anak terdampak selama periode 2000-2018.

"Seperti halnya program pemberian makanan dalam skala besar di negara mana pun, insiden terkait keamanan pangan juga terjadi di Amerika Serikat dan Brasil. Kami bandingkan dengan Brasil kurang lebih 40 juta penerima manfaat, dan AS sekitar 30 juta penerima manfaat," ujar Nanik di Jakarta, Jumat (3/10).

Di Indonesia, penyebab insiden bervariasi, mulai dari pergantian pemasok bahan (supplier), durasi pengolahan makanan yang terlalu lama, hingga lemahnya pengawasan mutu. Mayoritas korban adalah anak sekolah, sementara ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap aman.

"Kami memastikan bahwa insiden yang terjadi hanya menimpa siswa sekolah, sementara ibu hamil dan balita tetap aman. Setiap langkah mitigasi ditempuh untuk menjamin kepercayaan publik bahwa program ini berjalan dengan standar tertinggi," jelas Nanik.

Nanik juga menyoroti faktor adaptasi atau culture shock yang dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Untuk itu, SPPG yang baru disarankan memulai layanan MBG dengan jumlah kecil, sedangkan SPPG yang sudah lama beroperasi diminta berhati-hati saat mengganti supplier.

"Prinsip zero accident ditegakkan dengan memperkuat pembinaan berkelanjutan bagi seluruh SPPG. Mekanisme pengawasan diperketat, mulai dari pengendalian suplai bahan makanan, kehati-hatian dalam pergantian pemasok, hingga penerapan standar penggunaan bahan segar dan susu pasteurisasi," pungkas Nanik.

Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.

"BGN berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan faktual kepada masyarakat. Kami membuka kanal pengaduan masyarakat dan siap menindaklanjuti setiap laporan terkait keamanan pangan. Prinsip kami adalah cepat merespons, terbuka, dan akuntabel," tegas Hida.

Hida menambahkan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada pengawasan partisipatif.

"Kami mengajak semua pihak, baik sekolah, orang tua, maupun masyarakat, untuk berperan aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Kolaborasi adalah langkah terbaik untuk mencegah terulangnya insiden serupa," ujarnya.