IKAPPI Dorong Penguatan Pengawasan Usai Insiden Keracunan dalam Program MBG

Jakarta - Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi DKI Jakarta, Miftahuddin, menilai kasus keracunan yang terjadi pada penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan program tersebut.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Miftahuddin menegaskan bahwa program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tetap berada pada jalur yang tepat, terutama dalam upaya pemenuhan gizi anak serta pemberdayaan ekonomi lokal, meskipun beberapa insiden sempat mencuat.

"Insiden tersebut harus dilihat sebagai sinyal bagi semua pihak untuk memperkuat pengawasan, bukan sebagai alasan untuk mereduksi atau membatalkan program. Insiden kecil tidak boleh menggugurkan manfaat besar yang telah dicapai MBG," kata Miftahuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/10).

Ia menyampaikan sejumlah data yang dianggap penting untuk menunjukkan besarnya cakupan dan manfaat MBG.

"Hingga 8 September 2025, pemerintah telah menyalurkan anggaran MBG sebesar Rp13 triliun untuk melayani 22,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini baru sekitar 18,3 persen dari total pagu APBN sebesar Rp71 triliun," papar Miftahuddin.

Dijelaskan pula bahwa sebaran penerima terbesar berada di Pulau Jawa dengan jumlah sekitar 13,26 juta orang, atau hampir 58 persen dari total penerima.

"Realisasi MBG sudah sangat baik, ya, penerima manfaat paling banyak dari Jawa, disusul Sumatera dengan 4,86 juta, Sulawesi 1,70 juta, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta, Kalimantan 1,03 juta, serta Maluku dan Papua sekitar 0,52 juta orang," ujarnya.

Menurut Miftahuddin, data tersebut mengandung dua catatan penting. Pertama, MBG telah memberikan manfaat luas kepada masyarakat. Kedua, masih terdapat ruang besar untuk mempercepat penyaluran serta meningkatkan kualitas pengawasan guna mengejar target akhir tahun.

Dia juga menyoroti target nasional penerima MBG pada 2025 yang mencapai 82,9 juta orang, sementara per awal September baru 22,7 juta yang terlayani.

"Ini masih jauh dari target. Maka penguatan mutu, distribusi, dan keamanan pangan tidak bisa ditawar," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemberdayaan UMKM harus terus diperkuat dan disertai pendampingan yang memadai. Selain itu, mekanisme audit, standar higienitas dapur, serta verifikasi bahan pangan perlu dipertegas dan diperketat agar makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan dan gizi.

“Program ini bukan hanya soal kuantitas, tapi juga soal kualitas, di mana makanan harus bergizi seimbang, bersih, aman, dan UMKM yang terlibat sebagai penyedia material pangan harus dibantu supaya hasilnya sesuai standar," ungkap Miftahuddin.