BGN Larang SPPG Ganti Menu Makan Bergizi Gratis dengan Snack atau Bahan Mentah

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan larangan keras bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengganti menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan bahan mentah ataupun makanan ringan seperti biskuit dan camilan pabrikan. Kebijakan tersebut dinilai menyimpang dari pedoman utama program MBG yang menekankan konsumsi makanan siap santap dengan gizi seimbang.

Belakangan ini, sejumlah SPPG diketahui memberikan snack ringan kepada penerima manfaat, termasuk balita dan ibu hamil, yang dinilai tidak memiliki kandungan gizi memadai. Menanggapi hal itu, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya akan memberikan peringatan keras terhadap SPPG yang masih melakukan praktik tersebut.

“Sudah tidak boleh lagi menggunakan bahan mentah atau produk pabrikan. Semua wajib mengikuti panduan yang sudah ditetapkan,” tegas Nanik saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (28/10).

Ia menjelaskan bahwa seluruh menu dalam program MBG harus disiapkan dalam bentuk makanan siap saji yang memenuhi standar komposisi gizi berdasarkan panduan resmi Badan Gizi Nasional. Panduan tersebut nantinya juga akan diperkuat melalui petunjuk teknis (juknis) terbaru yang sedang disusun.

Lebih lanjut, Nanik menekankan bahwa pelibatan UMKM lokal dalam penyediaan menu MBG merupakan bagian penting dari desain program nasional ini. Tujuannya agar manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah pelaksanaan.

“Konsep MBG ini bukan hanya soal memberi makan, tapi juga mendukung ekonomi lokal. Karena itu, bahan pangan dan olahan harus berasal dari UMKM di sekitar wilayah pelaksanaan,” jelasnya.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap program MBG dapat memberikan dampak ganda (multiplier effect) terhadap ekonomi daerah, sekaligus memastikan rantai pasok bahan pangan tetap segar dan berkualitas.

Menanggapi laporan dari beberapa daerah yang mengganti menu MBG dengan bahan mentah akibat kendala logistik, BGN telah mengirimkan peringatan resmi kepada SPPG yang bersangkutan.

“Kalau ada yang tetap melanggar, kami akan evaluasi dan tim pengawas akan turun langsung ke lapangan untuk menegur,” ujar Nanik.

Ia juga meminta agar SPPG memperbaiki mekanisme pengadaan serta distribusi bahan pangan agar pelaksanaan program di lapangan tetap sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Sudah diingatkan berkali-kali, semua harus patuh pada standar menu yang telah disetujui. Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, jadi tidak boleh asal ganti menu,” tutupnya.