BGN Lakukan Investigasi Cepat Dugaan Insiden Keamanan Pangan di SMAN 1 Yogyakarta

Yogyakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengambil tindakan setelah muncul laporan dugaan insiden keamanan pangan yang dialami sejumlah siswa SMAN 1 Yogyakarta. Kasus tersebut terungkap setelah ratusan siswa mengeluhkan sakit perut pada Kamis dini hari (16/10).

Kepala SMAN 1 Yogyakarta, Ngadiya, menjelaskan bahwa sekolah mulai mengetahui kondisi tersebut pada Kamis pagi. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, pihak sekolah langsung menyebarkan kuesioner kepada seluruh siswa di setiap kelas.

Dari hasil pendataan itu tercatat bahwa dari total 972 siswa, sebanyak 426 di antaranya mengalami diare antara pukul 1 hingga 3 dini hari. Pada hari yang sama, tercatat 32 siswa tidak hadir, meskipun alasan ketidakhadiran mereka belum dapat dipastikan.

Walaupun lebih dari empat ratus siswa mengaku sakit perut, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa. Tidak ada laporan siswa yang perlu mendapat perawatan di fasilitas kesehatan.

“Proses kegiatan belajar mengajar berjalan normal. Tidak ada siswa yang dipulangkan lebih awal,” kata Ngadiya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan langsung turun ke lokasi untuk mengumpulkan sampel makanan dan melakukan pemeriksaan laboratorium.

“Kami bersama Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan Kota Yogyakarta menelusuri secara cermat sumber dugaan penyebabnya. Masyarakat kami imbau tetap tenang sambil menunggu hasil resmi,” ujar Kepala Kantor Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman, Harsono.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa aspek keamanan pangan selalu menjadi fokus utama dalam layanan gizi yang diberikan BGN.

“Keamanan pangan bukan hanya soal higienitas, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem gizi nasional. Karena itu, setiap temuan sekecil apa pun akan kami tindaklanjuti dengan serius,” ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan, BGN memutuskan untuk menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekolah tersebut. Penghentian sementara ini dilakukan agar proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan dapat dievaluasi secara menyeluruh demi memastikan keamanan makanan bagi seluruh siswa.