BGN Hadiri Penyampaian Catatan Akhir Tahun Ombudsman RI, Tegaskan Komitmen Transparansi Layanan Publik

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) turut hadir dalam kegiatan Penyampaian Catatan Akhir Tahun 2025 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (18/12). Kehadiran BGN diwakili oleh Sekretaris Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Iwan Dwi Susanto.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari mandat konstitusional Ombudsman RI untuk menyampaikan hasil kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat secara terbuka.

“Kegiatan ini penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas negara dalam memastikan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik,” kata Iwan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menjelaskan bahwa penyampaian catatan akhir tahun menjadi sarana transparansi sekaligus bentuk pertanggungjawaban negara kepada rakyat atas pelaksanaan fungsi pengawasan pelayanan publik.

“Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan keterbukaan sehingga pertanggungjawaban kinerja pengawasan penyelenggaraan layanan publik merupakan bentuk nyata tanggung jawab Ombudsman kepada publik. Selain tentang penyelenggaraan akuntabilitas negara yang bersih dan bebas KKN yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas negara,” ujarnya.

Berdasarkan data laporan pelaksanaan tugas, Keasistenan Utama (KU) III bersama lima perwakilan wilayah ampuan mencatat telah menyelesaikan 4.642 laporan masyarakat sepanjang 2021 hingga akhir 2025. Jumlah tersebut setara dengan 81,25 persen dari total 5.173 laporan yang diterima dalam periode yang sama.

Selain capaian penyelesaian laporan, Ombudsman RI juga melaporkan adanya penyelamatan potensi kerugian masyarakat yang nilainya mencapai Rp 1,603 triliun. Pada kesempatan tersebut, Ombudsman menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional atas dedikasi serta sinergi yang terbangun dalam penguatan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di sektor Perekonomian I.

Apresiasi tersebut diberikan sebagai pengakuan atas peran aktif BGN dalam mendorong tata kelola pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.