BGN Ajak Warga Manokwari Awasi Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

Manokwari - Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak masyarakat di Manokwari untuk turut memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan aman bagi seluruh pelajar penerima manfaat.

Gusti Yudha dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN menekankan bahwa keterlibatan publik sangat dibutuhkan, mengingat sasaran utama program ini adalah anak-anak sekolah yang wajib memperoleh makanan yang layak, bergizi, dan aman dikonsumsi.

“Ini program untuk anak-anak kita. Kalau ada hal yang menyimpang dalam penyalurannya, segera laporkan ke perwakilan BGN Papua Barat,” ujar Gusti dalam kegiatan sosialisasi yang digelar bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, Sabtu (15/11).

Ia menuturkan bahwa hidangan dalam program MBG memiliki standar ketat, termasuk batas konsumsi maksimal empat jam setelah proses memasak. Bila lewat dari batas tersebut, makanan berpotensi terkontaminasi dan menimbulkan risiko keracunan.

Karena itu, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menjaga ketepatan waktu distribusi serta memastikan dapur dan pengolahan makanan memenuhi kaidah higienitas.

Gusti juga menerangkan empat prinsip yang menjadi dasar penyusunan menu MBG: pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi seimbang, penerapan standar higienis, dan keamanan pangan. Menu wajib memuat karbohidrat, protein, sayuran, serta buah atau sumber serat.

Besaran kebutuhan energi untuk setiap jenjang pendidikan pun sudah diatur, yakni 328 kkal untuk TK/PAUD, 368,8–531 kkal untuk SD, 531 kkal untuk SMP, dan 762,5 kkal untuk SMA. Untuk menjamin standar tersebut, setiap dapur SPPG diwajibkan mempekerjakan ahli gizi.

Program MBG sendiri menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menyiapkan Generasi Emas 2045 melalui peningkatan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik, sekaligus menghadapi persoalan stunting, anemia, dan ketimpangan akses pangan, termasuk di Papua Barat.

Lebih jauh, Gusti menyampaikan bahwa masyarakat juga dapat berperan sebagai pemasok bahan pangan lokal melalui BUMDes atau koperasi guna mendukung kebutuhan dapur MBG yang cukup besar setiap hari.

Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren menilai pengawasan publik sangat penting, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti Papua Barat. Ia menegaskan dukungan DPR terhadap penguatan pengawasan serta transparansi rantai pasokan bahan makanan untuk MBG.

“Kualitas makanan harus benar-benar dikawal. Anak-anak Papua berhak menerima makanan yang bergizi dan aman,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BGN Perwakilan Papua Barat Erika Vionita Werinussa mengungkapkan bahwa dari 20 SPPG di Kabupaten Manokwari, lima di antaranya telah memperoleh Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan. Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa dapur telah memenuhi standar sanitasi dan kebersihan, sekaligus memastikan mutu makanan yang disajikan untuk peserta program.